DPD KNPI Musda Bersama Layangkan 4 Poin Kepada Pemkot Balikpapan

Balikpapan, Metrokaltim.com – Pelantikan Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Kota Balikpapan versi Andre Afrizal telah dilaksanakan Minggu (27/3/2022) malam.

Terkait dengan pelantikan tersebut, DPD KNPI Musyawarah Daerah (Musda) Bersama berencana melakukan aksi demo terkait penolakan pelantikan KNPI lain dengan alasan tidak mempunyai Surat Keputusan (SK) Kementerian Hukum dan Ham (Kemenkumham) Republik Indonesia.

Tetapi KNPI Musda Bersama mengurunkan niatnya, karena satu alasan yakni demi kondusifitas kota Balikpapan, kemaslahatan masyarakat bersama dan demi kepentingan halayak yang lebih banyak.

“Di samping alasan itu kita sudah mendapatkan kepastian dari pemerintah kota (Pemkot) yang diwakili oleh PJ Sekda Muhaimin dan Kepala Bakesbangpol Balikpapan Adwar Skenda Putra yang difasilitasi oleh Kasat Intel Polres Balikpapan, AKP Urdianta Asta Praja Batlayeri,” ucap Ketua KNPI Musda Bersama Galang Nusantara saat ditemui awak media, Minggu (27/3) malam.

Adapun beberapa poin dari hasil pertemuan itu, pertama meminta pemerintah untuk bersikap netral, kedua terkait dana hibah yang tidak turun, ketiga supaya pemerintah kota dalam hal ini wali kota untuk tidak menghadiri pelantikan KNPI lainnya dan keempat perihal pengosongan Gedung Graha Pemuda KNPI Balikpapan.

“Dari poin 1 sampai 3 sudah dipenuhi, dan untuk poin 4 akan dibahas di rapat Forkopimda, karena dengan mempertimbangkan pandangan dari unsur pimpinan lainnya,” jelas Galang.

Ditanya perihal pelantikan KNPI yang berlangsung Minggu (27/3) malam, ia mengatakan tidak begitu tau, tetapi ia menyatakan bahwa gedung masih digunakan.

Tidak hanya itu, pihaknya juga diundang wali kota Balikpapan untuk melakukan audensi dalam menyampaikan 4 poin itu, jika dalam audensi tidak menemukan kesepakatan, pihaknya akan kembali melakukan aksi yang lebih besar dari yang sebelumnya.

“Hal itu pun sudah kami sampaikan saat mediasi tadi (27/3) dan itu sudah kami sepakati bersama,” sambungnya.

Meski saat mediasi sudah ada 3 poin yang terpenuhi, namun netralitasnya masih berupa wacana, maka itu ia ingin adanya penyampaian langsung dari wali kota. Disarankan pemerintah kota bijak menyikapinya, karena pemerintah tidak mempunyai kepentingan apa-apa.

(Mys/ Ries)