DPRD PPU Bahas Aspirasi Tim Sukses Pembentukan Kabupaten, Usulkan Pengakuan Formal

PPU, Metrokaltim.com – DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) mulai membahas aspirasi Tim Sukses Pembentukan Kabupaten PPU yang menginginkan adanya pengakuan formal atas perjuangan mereka dalam proses pemekaran daerah. Aspirasi tersebut mencakup pengakuan kelembagaan, penyediaan sekretariat hingga bentuk penghargaan terhadap para tokoh yang terlibat dalam pembentukan kabupaten.

Ketua DPRD PPU, Raup Muin, mengatakan pihaknya telah melakukan diskusi dan silaturahmi bersama ketua serta sejumlah anggota Tim Sukses pada Senin (9/11/2026). Pertemuan tersebut menjadi ruang untuk mendengarkan berbagai keinginan kelompok masyarakat yang berperan dalam memperjuangkan terbentuknya PPU.

“Jadi kita sudah diskusikan bersama, menyangkut masalah diskusi dan juga silaturahmi dengan tim sukses, dalam hal ini ketua dan beberapa anggotanya,” kata Raup.

Dalam pertemuan itu, muncul keinginan agar perjuangan Tim Sukses mendapatkan pengakuan melalui suatu produk kebijakan daerah. Namun, Raup menegaskan bahwa aspirasi tersebut belum bisa langsung diwujudkan menjadi peraturan daerah (Perda).

“Memang ada keinginan untuk dibuatkan semacam Perda. Tapi kita kan tidak bisa juga langsung membuatkan Perda begitu saja, baik itu usulan DPRD maupun pemerintah. Kita lihat dulu, ini masuknya ke mana?” ujarnya.

Menurut Raup, keberadaan Tim Sukses memiliki latar belakang historis karena kelompok tersebut merupakan bagian dari masyarakat yang memperjuangkan lahirnya Kabupaten PPU melalui proses pemekaran pada 2002.

Ia menyebut, perjuangan tersebut patut mendapatkan perhatian. Terlebih, masih terdapat anggota Tim Sukses yang hidup dan dapat menjadi bagian dari upaya menjaga sejarah pembentukan daerah.

“Dia lebih kepada perjuangannya. Nah, ini minta, ya mungkin penghargaan lah,” ungkapnya.

Berdasarkan informasi yang disampaikan dalam pertemuan, jumlah anggota Tim Sukses sekitar 57 orang. Namun, sekitar 25 orang telah meninggal dunia sehingga diperkirakan tersisa 27 hingga 28 anggota.

Raup menyatakan DPRD akan membahas lebih lanjut bersama pemerintah daerah untuk menentukan bentuk pengakuan yang tepat.

“Kita akan coba mendiskusikan mencari formula yang betul-betul tidak bertentangan dan tidak melanggar aturan yang lain,” tegasnya.

Ia berharap aspirasi tersebut dapat menemukan jalan penyelesaian tanpa mengabaikan sejarah perjuangan masyarakat maupun ketentuan hukum yang berlaku. (Adv/ DPRD PPU).