DPRD PPU Dorong Pembangunan Lima Kantor OPD Setiap Tahun untuk Kurangi Beban Sewa Gedung

PPU, Metrokaltim.com – Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Syahrudin M. Noor, mendorong pemerintah daerah memprioritaskan pembangunan gedung perkantoran organisasi perangkat daerah (OPD) yang hingga kini belum memiliki fasilitas kantor sendiri.

Menurutnya, keberadaan kantor pemerintahan merupakan kebutuhan mendasar untuk menunjang pelayanan publik sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap gedung sewaan.

Syahrudin menilai pembangunan kantor dinas seharusnya menjadi bagian dari perencanaan jangka panjang pemerintah daerah, meskipun kondisi fiskal saat ini sedang terbatas.

“Saya sudah sampaikan, minimal lima kantor dalam satu tahun anggaran itu, lima kantor. Itu yang kita dorong,” ujarnya, Jumat (6/11/2026).

Ia menjelaskan, masih terdapat sejumlah OPD yang harus menggunakan gedung sewaan untuk menjalankan aktivitas pemerintahan. Menurutnya, apabila kondisi tersebut terus berlangsung, pemerintah daerah harus mengalokasikan anggaran setiap tahun untuk membayar biaya sewa.

“Mestinya itu menjadi kebutuhan fundamental, kebutuhan dasar. Daripada kita menyewa, lebih baik kita membangun untuk jangka panjang,” katanya.

Syahrudin juga menanggapi persoalan kebutuhan gedung sejumlah instansi yang memerlukan fasilitas pelayanan lebih memadai. Ia mengingatkan bahwa kebutuhan pembangunan tidak seharusnya hanya dilihat dari satu instansi, tetapi harus mempertimbangkan kondisi seluruh OPD.

“Masih banyak dinas yang lain masih menyewa itu. Itu yang harus kita pikirkan dulu,” ujarnya.

Menurutnya, pemerintah daerah perlu menyusun skala prioritas pembangunan gedung secara bertahap. Dengan pola tersebut, kebutuhan perkantoran dapat dipenuhi tanpa harus membebani APBD dalam satu tahun anggaran sekaligus.

Ia juga menilai pembangunan aset pemerintah memiliki manfaat jangka panjang karena dapat mengurangi pengeluaran rutin untuk sewa gedung.

Syahrudin berharap pemerintah daerah dapat memasukkan pembangunan kantor OPD sebagai salah satu prioritas dalam penyusunan anggaran tahun berikutnya.

Menurutnya, fasilitas perkantoran yang memadai akan mendukung efektivitas kerja aparatur dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Ia menegaskan bahwa pembangunan gedung pemerintah perlu diarahkan pada kebutuhan yang benar-benar mendesak, bukan semata-mata berdasarkan keinginan masing-masing instansi. (Adv/ DPRD PPU).

73

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *