Evaluasi Bankeu 2020 dan Persiapan Klarifikasi Bankeu 2021, Ketua DPRD Kaltim Gelar Rapat Terbatas saat Kunker di Berau

Berau, Metrokaltim.com – Ketua DPRD Kaltim Makmur HPK melakukan rapat terbatas yang membahas terkait evaluasi Bankeu 2020 dan persiapan klarifikasi Bankeu Provinsi Kalimantan Timur 2021, saat kunjungan kerja (kunker) di Kabupaten Berau.

Dalam rapat terbatas turut dihadiri Pelaksana harian (Plh) Bupati Berau Muhammad Gazali dan sejumlah OPD itu berlangsung di ruang rapat Kakaban, Setda Berau Jl APT Pranoto Kecamatan Tanjung Redeb Berau, pada Selasa (23/2).

Ditemui usai rapat, Ketua DPRD Kaltim Makmur HPK menegaskan bantuan keuangan yang diberikan Pemerintah Provinsi itu semua harus diawasi terutama untuk sasarannya.

“Jangan sampai hanya ada proyek tapi sasarannya tidak sesuai dengan keinginan masyarakat, tidak sesuai dengan kualitas, kita tekankan jangan hanya mengejar kuantitas semata tapi juga kualitas sehingga harus ada pengawasan yang ketat,” tegasnya.

“Kami boleh saja menurunkan Pokir di Berau, tapi saya minta jangan takut untuk antensi atau memberi masukan kepada kami dan masukan itu akan kami terima apa yang disarankan oleh pemerintah kabupaten termasuk di Berau ini,” sambungnya.

Dia menambahkan, pentingnya sinergitas antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten meskipun memiliki kewenangan masing-masing.

Sinergitas antara pemerintah Provinsi jadi walaupun disini ada kewenangan misal tanggung jawab SMA atau SMK memang itu tanggung jawab provinsi tapi perlu diketahui Diknas Kabupaten Berau bisa melakukan impentarisasi, mencatat berapa lulusan SMP setiap tahun yang akan duduk di bangku SMA atau SKM.

“Sehingga suatu saat misal daya tampung tidak memenuhi maka kami di provinsi bisa memikirkan. Sehingga ini harus ada sinergitas jangan ada kesan bahwa itu bukan kewenangan Pemda, tetapi bagaimanapun juga kepentingan masyarakat Berau adalah tanggung jawab bersama,” terang politisi partai Golkar itu.

Makmur menegaskan dirinya tak ingin mendengar ada kesan saling lempar tanggung jawab antara Pemda dan Pemprov sehingga sinergitas untuk pembangunan dan memberi pelayanan terbaik ke masyarakat sangat dibutuhkan, agar pembangunan dari pokir atau Bankeu bisa tepat sasaran dan dinikmati oleh masyarakat banyak.

“Jadi perlu sinergitas sehingga keluhan masyarakat itu jangan sampai saling melempar tanggung jawab antara satu dengan lainnya itu tidak boleh, dan banyak hal perlu sinergitas terhadap masalah di Berau,” kata Ketua DPRD Kaltim itu.

Ia juga menegaskan agar setiap pembangunan tidak ada yang saling mengklaim melainkan harus didukung bersama, demi kemajuan masyarakat Kabupaten Berau yang lebih baik.

(adv/mk)