Haris Minta Pemkot Blaklist Perusahan, Kontraktor dan Pengawas Yang Terlambat Pengerjaannya

BALIKPAPAN, Metrokaltim.com – Progres Pembangunan DAS Ampal yang menggunakan anggaran multiyears sebesar Rp 136 miliar masih menjadi perbincangan, pasalnya pengerjaannya terbilang mangkrak. Hal ini berdasarkan laporan dari salah satu ketua RT di Perumahan Wika, Balikpapan Utara.

Menanggapi hal ini, Anggota Komisi III DPRD Balikpapan H Haris mengatakan, bahwa dirinya mendapat laporan dari RT jika sudah 7 hari tidak ada aktivitas pekerjaan di lokasi dari PT Fahreza sebagai pemenang tender.

“Dan rencananya komisi III DPRD akan memanggil sesuai rapat RDP, kita akan melihat janjinya bahwa validasi 32 persen, itu keterlambatan nantinya akan ada jadwal kontrol ke lapangan,” ucap Haris saat ditemui awak media, Kamis (22/12/2022).

Dirinya juga menyampaikan saat RDP, ketika tidak tercapai maka pemerintah kota (Pemkot) melalui Dinas Pekerjaan Umum (DPU) harus bisa mengambil tindakan dengan melalukan pemutusan kontrak, artinya mereka tidak sanggup mengerjakan.

Apalagi ini untuk menangani permasalahan banjir di Balikpapan, berarti gagalnya proyek ini akibat kontraktor tidak dapat menyelesaikan, meskipun kontraknya sampai tahun 2023 mendatang.

“Dengan kondisi laporan hari ini, komisi III akan turun ke lapangan untuk melihat sampai mana sesuai janjinya akan mampu mengejar 32 persen. Jika itu tidak selesai, kami minta keberanian DPU memutus kontrak atau diberi kesempatan,” jelasnya.

Sementara pandangan dari DPRD, ketika perusahaan tersebut tidak beres melaksanakan pekerjaan, sebaiknya diputus kontraknya. Jika perlu komisi III akan memanggil ketua ULP dan ketua panitia ULP untuk mempertanyakan hal ini.

Mengapa perusahaan ini bisa dimenangkan, sedangkan BUMN gagal karena metode, artinya perusahaan ini bagus metodenya, nyatanya di lapangan kejadiannya seperti ini.

“Kami berharap pemerintah kota dapat mengambil langkah dengan putuskan kontrak, tarik jaminannya, karena mereka sudah ambil uang muka Rp 18 miliar, bagaimana pertanggungjawabannya,” terangnya.

Haris mempertegas, agar pemerintah kota dapat memblaklist perusahan, kontraktor, pengawas serta semua yang terlibat dalam daftar tender. Karena bagaimana perusahaan itu bisa menang jika pekerjaannya seperti ini, apakah ada yang mendeking dibelakang atau seperti apa.

“Jadi semua proyek yang ada di Balikpapan yang terlambat pengerjaannya, baik itu Jembatan Selili Manggar, DAS Ampal atau semua yang ada, maka pemerintah harus tegas bertindak,” tegasnya. (mys/ries)