Ishaq Soroti DPRD Tak Dilibatkan dalam Forum TJSL, Pemerintah PPU Diminta Perkuat Koordinasi
FOTO: Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Ishaq, menyoroti tidak dilibatkannya DPRD dalam pembentukan TJSL.
PPU, Metrokaltim.com – Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Ishaq, menyoroti tidak dilibatkannya DPRD dalam pembentukan maupun pembahasan Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) perusahaan di daerah. Ia menilai, kondisi tersebut berpotensi menghambat koordinasi antarlembaga, terutama ketika masyarakat membutuhkan penjelasan mengenai program tanggung jawab sosial perusahaan.
Ishaq mengungkapkan, DPRD tidak mendapatkan undangan dalam pertemuan Forum TJSL yang dilaksanakan di Jakarta. Padahal, menurutnya, DPRD merupakan lembaga yang memiliki fungsi pengawasan serta menjadi representasi masyarakat.
“Pertemuan yang dilaksanakan di Jakarta itu DPRD tidak diundang. Jadi pemerintah hari ini berjalan sendiri,” ujarnya.
Ia menegaskan, hubungan pemerintah daerah dan DPRD seharusnya dibangun melalui komunikasi yang baik. Kedua lembaga memiliki kedudukan masing-masing sehingga koordinasi dalam kebijakan pembangunan daerah menjadi hal penting.
“Kita ini lembaga yang sejajar, kemudian lembaga-lembaga mitra, enggak boleh main jalan sendiri,” tegasnya.
Menurut Ishaq, persoalan muncul ketika masyarakat mendatangi DPRD untuk mempertanyakan program TJSL, sementara lembaga legislatif tidak memiliki informasi yang memadai karena tidak dilibatkan dalam proses pembahasan.
“Bagaimana kami mau menjelaskan sementara kami enggak tahu,” katanya.
Ia menambahkan, DPRD tidak bermaksud melepaskan tanggung jawab terhadap persoalan masyarakat. Namun, keterlibatan dalam forum menjadi penting agar fungsi pengawasan dapat berjalan berdasarkan informasi yang jelas.
“Kalau nanti ke depan ada masyarakat ingin mempertanyakan bagaimana program kerja Forum TJSL, apa yang sudah dihasilkan Forum TJSL, jangan tanya ke DPRD, tanya langsung ke gedung pemerintah kabupaten,” ungkapnya.
Ishaq berharap pemerintah daerah memperbaiki pola komunikasi dan melibatkan seluruh unsur terkait dalam pengelolaan TJSL. Menurutnya, sinergi diperlukan agar kontribusi perusahaan dapat diarahkan sesuai kebutuhan pembangunan dan aspirasi masyarakat PPU. (Adv DPRD PPU ).
21
