Mahyudin Dorong Kajian Pemekaran Desa PPU Libatkan Perguruan Tinggi, Anggaran Rp250 Juta Dipertanyakan
FOTO: Anggota Komisi I DPRD PPU, Mahyudin.
PPU, Metrokaltim.com – Penyusunan kajian akademis menjadi salah satu tahapan penting dalam proses pemekaran desa di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU). Namun, rencana pelaksanaan kajian perubahan status kelurahan menjadi desa kini menghadapi ketidakpastian setelah anggaran yang sebelumnya disepakati tidak lagi ditemukan.
Anggota Komisi I DPRD PPU, Mahyudin, mengatakan pembahasan sebelumnya telah mengarah pada pelibatan perguruan tinggi untuk menyusun kajian baru. Hal itu diperlukan karena dokumen kajian terdahulu disusun berdasarkan usulan pembentukan kelurahan, sementara aspirasi masyarakat menghendaki pembentukan desa.
“Kajian perubahan itu akan dianggarkan di anggaran perubahan. Karena ini mendesak dan waktunya mepet, kemarin kita sudah sepakati untuk melibatkan Universitas Gunadarma,” ujarnya, Senin (9/11/2026).
Ia menjelaskan, sebelumnya kajian pemekaran juga sempat melibatkan Universitas Brawijaya. Namun, karena kebutuhan penyelesaian yang semakin mendesak, DPRD membahas alternatif perguruan tinggi yang dinilai dapat membantu mempercepat proses.
Mahyudin menyebut, kebutuhan anggaran yang diajukan mencapai Rp250 juta. Meski demikian, menurut perhitungannya, pekerjaan kajian tersebut sebenarnya dapat dilakukan dengan biaya lebih rendah.
“Anggaran itu diajukan Rp250 juta. Saya pikir kalau Rp100 juta sebenarnya sudah cukup. Satu tenaga S2, dua S1 sudah cukup untuk membantu penyusunan kajian itu,” jelasnya.
Ia menilai, kebutuhan kajian tidak seharusnya menjadi alasan tertundanya aspirasi masyarakat. Apalagi, pembahasan mengenai perubahan status wilayah telah dilakukan bersama DPRD dan pemerintah daerah.
“Sudah saya sampaikan juga ke BK, akhirnya disetujui. Tetapi kemudian kok anggarannya malah hilang. Ini yang menjadi pertanyaan kami,” katanya.
Mahyudin meminta pemerintah daerah memberikan kejelasan mengenai kelanjutan kerja sama dengan perguruan tinggi tersebut. Menurutnya, kepastian pelaksanaan kajian akan menentukan tahapan pemekaran berikutnya.
“Kalau memang sudah disepakati, seharusnya ada tindak lanjut. Jangan sampai kita sudah membicarakan perguruan tinggi, tenaga ahli, dan kebutuhan anggaran, tetapi akhirnya tidak berjalan,” pungkasnya. (Adv DPRD PPU).
13
