Jamaluddin Peringatkan Potensi Konflik Sosial Jika Batas Saloloang-Pejala Dipaksakan

PPU, Metrokaltim.com – Persoalan batas wilayah antara Saloloang dan Pejala dikhawatirkan tidak hanya menimbulkan persoalan administrasi, tetapi juga memicu konflik sosial di tengah masyarakat. Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Jamaluddin, mengingatkan agar pemerintah daerah tidak mengambil keputusan tanpa mempertimbangkan kesepakatan masyarakat yang terdampak.

Menurutnya, persoalan batas kampung berkaitan langsung dengan kehidupan sosial warga. Jika penetapan dilakukan tanpa penyelesaian yang diterima masyarakat, hubungan antartetangga yang selama ini terjalin dikhawatirkan mengalami keretakan.

“Kalau itu ternyata tetap dilakukan, maka kita lihat saja nanti. Masyarakat bisa menerima atau tidak. Karena antar tetangga saja, kalau sudah bermusuhan, itu pasti terjadi,” ujarnya, Senin (9/11/2026).

Jamaluddin mencontohkan dampak yang berpotensi muncul dalam persoalan administrasi kependudukan hingga pemakaman. Menurutnya, perbedaan penetapan wilayah dapat menimbulkan persoalan bagi keluarga yang memiliki keterikatan dengan dua kampung.

“Bapaknya dikubur di sana, di Saloloang. Anaknya terpisah karena harus ke sana. Di sana ditolak, dia mau ke sini juga ditolak karena kita sudah sepakat tidak menerima lagi warga luar untuk dimakamkan di tempat kita,” tuturnya.

Ia mengatakan, gejolak di masyarakat bahkan mulai terlihat meskipun persoalan tersebut belum sepenuhnya ditetapkan secara resmi.

“Kemarin saja belum resmi sudah mulai ribut. Hanya karena persoalan itu,” ungkapnya.

Jamaluddin juga mengkritik proses pengambilan keputusan yang dinilai tidak didahului pembahasan secara menyeluruh bersama masyarakat di lapangan.

Menurutnya, pembentukan tim dan pembahasan dari tingkat kampung harus menjadi langkah awal sebelum pemerintah menetapkan keputusan administratif.

“Yang benar itu tim dibentuk di bawah, didudukkan persoalan, dirapatkan di masyarakat, setuju, baru melangkah ke atas. Ini jangan dari atas langsung memutuskan begini,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan bahwa persoalan pemekaran wilayah tidak seharusnya dijadikan alasan untuk mengabaikan penolakan masyarakat.

“Tidak bisa masyarakat dikorbankan hanya dengan dalil pemekaran. Kalau perbatasan saja tidak damai dan tidak setuju satu sama lain, itu harus diselesaikan dulu,” katanya.

Jamaluddin berharap pemerintah daerah mengedepankan dialog dan kesepakatan warga agar penyelesaian batas wilayah tidak justru memperbesar persoalan sosial di kemudian hari. (Adv/DPRD PPU).