Banyak BUMDes Mangkrak, Komisi I DPRD PPU Dorong Pembenahan dan Pengawasan

PPU, Metrokaltim.com – Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menjadi perhatian Komisi I DPRD. Sejumlah persoalan dalam pengelolaan badan usaha desa, mulai dari kegiatan usaha yang tidak berjalan hingga pengurus yang tersandung persoalan hukum, dinilai membutuhkan evaluasi dan pengawasan lebih serius.

Anggota Komisi I DPRD PPU, Abdul Rahman Wahid, mengungkapkan bahwa keberadaan BUMDes di sejumlah desa belum berjalan sebagaimana yang diharapkan. Bahkan, terdapat badan usaha yang justru tidak lagi beroperasi secara optimal.

“Kalau BUMDes ini kan kebanyakan mangkrak ya, proyek mangkrak. Dalam artian banyak malah pejabat-pejabat atau pengurus BUMDes itu yang tersandung masalah hukum,” ungkapnya, Senin (9/11/2026).

Menurut Rahman, kondisi tersebut harus menjadi perhatian bersama karena BUMDes seharusnya menjadi salah satu wadah pengembangan ekonomi masyarakat di tingkat desa.

Ia menilai, pengelolaan BUMDes perlu dibenahi melalui keterlibatan pemerintah desa, pemerintah daerah, serta DPRD. Pengawasan yang berjalan secara bersama-sama diharapkan dapat membantu mengidentifikasi berbagai persoalan yang selama ini menghambat operasional badan usaha tersebut.

“Coba ini kita benahi dengan pemerintah desa, mungkin bisa kolaborasi dengan pemerintah daerah atau DPRD untuk sama-sama melakukan pengawasan terkait BUMDes itu,” katanya.

Rahman juga menilai pembentukan regulasi desa dapat menjadi salah satu bagian dari pembenahan kelembagaan BUMDes. Pemerintah desa perlu memiliki aturan yang jelas agar pengelolaan badan usaha dapat berjalan sesuai ketentuan.

Ia menyebutkan bahwa pembentukan Perdes tidak hanya berkaitan dengan pengelolaan Pendapatan Asli Desa, tetapi juga dapat mengatur aspek kelembagaan maupun kegiatan BUMDes.

“PADes juga boleh, regulasi ya mungkin BUMDes juga boleh,” tuturnya.

Di sisi lain, Rahman menyoroti potensi ekonomi desa yang sebenarnya masih dapat dikembangkan. Menurutnya, potensi tersebut perlu dikelola melalui sistem yang lebih terarah agar mampu memberikan manfaat bagi masyarakat.

Karena itu, ia berharap pemerintah desa tidak hanya berfokus pada pembentukan badan usaha secara administratif, tetapi juga memastikan kegiatan usaha dapat berjalan dan memiliki pengawasan yang memadai.

Kolaborasi antarlembaga dinilai menjadi langkah penting untuk mencegah persoalan serupa terus berulang. DPRD berharap pembenahan BUMDes dapat memperkuat perannya sebagai penggerak perekonomian desa sekaligus mendukung peningkatan PADes di PPU. (Adv/ DPRD PPU).