Komisi II Sidak Ke Pasar, Banyak Keluhan Pedagang Yang Ditampung

Balikpapan, Metrokaltim.com – Komisi II DPRD kota Balikpapan menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan Dinas Perdagangan (Disdag) terkait harga pasar jelang Ramadan dan sidak ke Pasar Tradisional Balikpapan Permai (BP) dan Pasar Baru Balcony Senin (12/4) pagi.

Ketua Komisi 2 DPRD Balikpapan H Haris mengatakan, dalam sidak para pedagang menyampaikan untuk kebutuhan sembako cukup tersedia. Namum ada satu masalah di Pasar BP yang dikeluhkan, yang mana pedagang selama ini membiayai pasar itu sendiri lantaran sudah tidak layak, mulai dari renovasi pasar hingga penggunaan listrik dan air.

“Nah mana bantuan pemerintah, sedangkan itu lahan dari Sinarmas yang diserahkan ke pemerintah kota, maka pemerintah wajib untuk memelihara pasar itu,” ucap H Haris usai sidak di Pasar Baru.

Sementara untuk permasalahan di Pasar Baru, terjadinya kemacetan di pintu masuk karena banyak pedagang yang menggunakan fasilitas umum untuk parkir dan berdagang. Bahkan pedagang membuat lapak baru di ruko-ruko yang ada di dalam hingga ke badan jalan.

“Maka itu kami akan adakan rapat dengan mengundang Satpol PP, karena harus ada penertiban di daerah pasar baru, mengingat ini di kota,” ujarnya.

Ia juga minta dari kecamatan, kelurahan, terutama Satpol PP untuk menindak, jangan hanya di tindak yang mudah saja. Kalau Dinas Perdagangan hanya bagian dalam pasar.

“Kami akan membawa ke tingkat fraksi, bahwa Satpol PP hanya menindak yang ada di depan mata saja, tetapi yang tidak terlihat pembiaran,” paparnya.

Terkait dengan keluhkan pedagang kaki lima di daerah Beller, disampaikan bahwa itu ranahnya Satpol PP, yang mana itu terjadi tingkat kemacetan, kerugian para pedagang lantaran berkurangnya pembeli yang ada di Pasar. Bahkan pedagang mengancam kalau tidak ditertibkan, ia akan ikut berjualan di pinggir jalan hingga tidak membayar retribusi.

Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Operasional Perdagangan La Assa menambahkan, sidak ini salah satu tindaklanjut dari pada rencana kepala dinas perdagangan. Ia menghendaki untuk tahun 2022 ada pembangunan, yang mana bangunan itu akan dibongkar untuk dibangun ulang.

Untuk masalah pedagang yang ada di dalam itu, akan dibuatkan tempat penampungan sementara (TPS), setelah itu nanti akan dimasukkan kembali ke dalam pasar.

“Pembangunan akan dilakukan tahun 2022-2023 secara bertahap, mulai dari BP lalu ke Pasar Klandasan 1 dan 2 (eks kebakaran),” akunya.

Sedangkan untuk masalah pedagang kaki lima yang menggunakan fasilitas umum, merupakan ranah dari Satpol PP untuk menertibkan.

(Mys/riyan)