Komisi III DPRD Kaltim Geram, Penyelesaian Kasus Penabrakan Jembatan Dondang Tidak Transparan

Samarinda, Metrokaltim.com – Hingga kini belum ada penyelesaian kasus ditabraknya Jembatan Dondang, Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara oleh pihak perusahaan pemilik kapal tongkang yang terjadi beberapa waktu lalu.

Namun informasi terbaru, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (DPUPR) Kaltim dan Perusahaan PT. Anugerah Dondang Bersaudara (PT. ADB) melalui hearing yang difasilitasi Komisi III DPRD Kaltim mulai menemui titik terang.

Semua pihak sepakat adanya proses ganti rugi akibat kerusakan yang terjadi di jembatan yang diresmikan sejak tahun 2004 silam ini.

Namun dalam pertemuan yang digelar Senin (26/4), Komisi III mengkritisi kinerja DPUPR dan PT. ADB yang dianggap melangkahi komitmen.

“Saat terjadi penabrakan akhir tahun 2020 kami dilibatkan untuk mencari jalan tengah, saat kesepakatan ganti rugi Komisi III tidak dilibatkan, jadi kami tidak tahu apa yang dikerjakan dari nominal yang disepakati, terus tidak ada monitoring. Kapal tiba-tiba dilepas begitu saja,” ungkap Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud.

Pertemuan ini sekaligus membahas tragedi penambrakan yang terakhir, pada Maret 2021 lalu. DPUPR dan PT. ADB sepakat nominal pengganti perbaikan Jembatan Dondang sebesar Rp 3,08 Miliar.

“Pertama kami sudah kecolongan, yang ini tegas kami ingatkan untuk melibatkan komisi III. Bagaimana ceritanya kapal dilepas begitu saja tanpa pembahasan lebih lanjut. Kalau terjadi lagi, kami akan bawa persoalan ini ke ranah hukum, baik perdata maupun pidana,” tegas politisi partai Golkar ini.

Pernyataan ini tertuang dalam notulensi rapat. “Yang jelas kami sudah ingatkan dan disepakati dalam notulensi. Kalau terjadi lagi, kami akan ambil langkah tegas laporkan ke Polda Kaltim,” tandasnya.

(adm/mk/riyan)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *