Nurhadi : Permasalahan Sampah Pesisir Masih Dikeluhkan, Salah Satunya Sampah Batu Bara dan Sampah di Kolong Rumah

BALIKPAPAN, Metrokaltim.com – Naskah akademik komisi III DPRD kota Balikpapan saat ini membicarakan tentang permasalahan sampah pesisir yang ada di wilayah kota Balikpapan.

Terkait dengan hal itu, Anggota Komisi III DPRD Balikpapan Nurhadi Saputra mengatakan, bahwa ada beberapa permasalahan sampah, seperti dengan permasalahan sampah rumah tangga yang ada dibawah kolong kampung yang berada di kawasan atas air.

“Dan cara untuk menyelesaikannya otomatis harus dibersihkan dulu,” ucap Nurhadi saat ditemui awak media di ruang komisi III, Selasa (7/3/2023).

Sampai saat ini pihaknya belum menemukan satu pun daerah di Indonesia mengalami hal yang sama. Bahkan sampai saat ini pihaknya masih mencari solusi bagaimana cara mengatasinya.

Hanya saja, Ia berpendapat jika sampah bisa selesaikan dengan menggunakan tenaga manusia, caranya dengan membuat UPT khusus pembersihan sampah pesisir dan tenaganya pun mengambil dari warga sekitar.

“Karena dengan menggunakan warga sekitar, justru mereka untuk membuang sampah lagi itu akan berpikir ulang, karena nanti mereka juga yang membersihkan,” pendapatnya.

Selain sampah rumah tangga, adapun sampah batu bata yang dapat mencemari lingkungan hingga mengganggu aktivitas para nelayan.

“Tentu hal ini juga harus menjadi perhatian permerintah agar dapat menegur pemilik perusahaan yang melakukan aktivtasnya di laut,” ujar Politisi Partai PPP.

Tidak hanya itu, pihaknya juga sudah sampaikan hal tersebut pada Kementerian Lingkungan Hidup. Namun mereka berkata bahwa Pemerintah Provinsi harus ikut andil menyelesaikan permasalahan batu bara ini.

“Karena jarak 20 mil itu sudah kewenangan provinsi. Seperti halnya masalah SMA/SMK yang disampaikan ke DPRD Kota, padahal jelas itu kewenangan provinsi,” terangnya.

Menurutnya, meski itu kewenangan provinsi tetapi yang merasakan dampaknya warga Balikpapan. Bahkan dirinya mendapat informasi dari Gabungan Nelayan Balikpapan (Ganeba), bahwa 40 persen dari hasil tangkapan nelayan isinya batu bara. Nah yang dirugikan jelas warga Balikpapan.

“Maka itu saya menunggu tindak lanjut dari provinsi bagaimana, seharusnya pun mereka juga tahu permasalahan ini,” paparnya.

Ditegaskan, jika sampai saat ini permasalahan itu belum ada penyelesaiannya. Tentu ini juga merupakan tugas kepala daeraha untuk menyampaikan masalah ini ke provinsi. (mys/ries)