PHKT Libatkan Pemangku Kepentingan dalam Kampanye Keselamatan Operasi Hulu Migas di Bontang

BONTANG, Metrokaltim.com – PT Pertamina Hulu Kalimantan Timur (PHKT) Daerah Operasi Bagian Utara (DOBU) menggelar Kampanye Keselamatan dan Keamanan Hulu Migas 2026 di Kota Bontang, Kalimantan Timur, Kamis (5/3/2026). Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya perusahaan memperkuat perlindungan terhadap fasilitas operasi sekaligus menjaga keberlanjutan produksi migas yang berkontribusi pada ketahanan energi nasional.

Kampanye tersebut melibatkan berbagai pemangku kepentingan yang terkait dengan aktivitas operasi hulu migas. Hadir dalam kegiatan ini perwakilan instansi pemerintah pusat dan daerah, aparat keamanan, otoritas pelabuhan, unsur maritim, serta perwakilan nelayan dan masyarakat pesisir di wilayah Bontang.

Head of Communication, Relations & CID Zona 10 PHKT, Elis Fauziyah, menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya menjaga keselamatan dan keamanan di sekitar fasilitas operasi migas, khususnya pada area Daerah Terbatas Terlarang (DTT).

Menurut Elis, kawasan tersebut merupakan bagian dari Objek Vital Nasional (Obvitnas) yang memiliki standar pengamanan khusus sehingga membutuhkan perhatian dan kepatuhan dari seluruh pihak.

“Kami ingin masyarakat, khususnya para nelayan, memahami batas wilayah operasi dan potensi risiko jika terjadi pelanggaran di area DTT,” ujarnya.

Dalam kampanye ini, PHKT juga mengedukasi masyarakat agar tetap menjaga jarak aman saat melintasi wilayah yang terdapat fasilitas migas, seperti jaringan pipa minyak dan gas. Langkah tersebut dinilai penting untuk melindungi keselamatan masyarakat, menjaga fasilitas operasi, serta mencegah potensi dampak terhadap lingkungan.

Elis menambahkan, kolaborasi antara perusahaan, pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat menjadi faktor penting dalam menciptakan lingkungan operasi yang aman dan kondusif.

“Sinergi semua pihak akan mendukung kelancaran kegiatan operasi hulu migas sekaligus memperkuat kontribusi perusahaan dalam mendukung ketahanan energi nasional,” katanya.

Sementara itu, Kepala Bidang Pengelolaan Ruang Laut Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur, M. Ali Aripe, menilai sosialisasi seperti ini sangat diperlukan untuk meningkatkan keselamatan masyarakat yang beraktivitas di wilayah pesisir.

Menurutnya, keterlibatan pemerintah daerah bersama perusahaan menjadi langkah penting agar aktivitas di kawasan pesisir dapat berjalan aman dan tertib.

“Melalui sosialisasi ini diharapkan masyarakat semakin memahami batasan wilayah operasi sehingga aktivitas nelayan tetap berjalan aman, sekaligus mendukung upaya pemerintah dalam menjaga ketahanan energi nasional,” ujarnya.

PHKT menilai kehadiran berbagai pemangku kepentingan dalam kegiatan tersebut mencerminkan komitmen bersama untuk menjaga keamanan Objek Vital Nasional serta membangun komunikasi yang terbuka dan konstruktif antara perusahaan dan masyarakat.