Jamaluddin: Persoalan Batas Saloloang-Pejala Kini Menunggu Keputusan Bupati

PPU, Metrokaltim.com – Penyelesaian persoalan batas wilayah antara Saloloang dan Pejala masih menunggu keputusan pemerintah daerah. DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menyatakan tahapan peninjauan lapangan dan penghimpunan aspirasi masyarakat telah dilakukan.

Anggota Komisi II DPRD PPU, Jamaluddin, mengatakan pihaknya telah menjalankan tugas dengan turun langsung ke lapangan untuk melihat kondisi wilayah sekaligus mendengarkan aspirasi masyarakat yang terdampak.

Menurutnya, DPRD juga telah mengumpulkan sejumlah dokumen pendukung, termasuk hasil rapat dengar pendapat (RDP), surat penolakan masyarakat, serta hasil kajian berdasarkan temuan di lapangan.

“Kalau terkait pembatasan Saloloang dengan Pejala, itu sepenuhnya kembali ke bupati. Karena kalau kita di sini sudah tinjau lapangan dan sebagainya, mendengar langsung teriakan masyarakat dan proses secara administrasi sudah dilakukan,” ujarnya, Senin (9/11/2026).

Ia menegaskan, DPRD telah menyerahkan hasil proses yang dilakukan kepada pemerintah daerah. Dengan demikian, tindak lanjut dan keputusan akhir kini menjadi kewenangan kepala daerah.

“Kalau kita dari DPRD sudah enggak ada masalah. Sudah ditampung, sudah kita berikan kajian hasil temuan di lapangan dan sebagainya. Hasil RDP, hasil surat dari masyarakat, penolakan dan sebagainya,” jelasnya.

Jamaluddin mengatakan, hingga saat wawancara berlangsung, belum ada keputusan resmi yang diterima pihaknya mengenai penyelesaian batas wilayah tersebut.

“Belum sampai sekarang. Masih menunggu di sana. Infonya tinggal bupati,” ungkapnya.

Ia mengakui, persoalan tersebut menjadi perhatian masyarakat karena menyangkut wilayah tempat tinggal dan identitas kampung. Karena itu, setiap keputusan perlu mempertimbangkan aspirasi warga yang terdampak.

Jamaluddin juga menegaskan bahwa dirinya telah menyampaikan kepada masyarakat bahwa DPRD sudah memperjuangkan persoalan tersebut melalui mekanisme yang tersedia.

“Saya bilang kembali ke kalian. Saya sudah cukup berjuang untuk itu, tetapi saya juga tidak mau dibilang punya kepentingan yang berlebihan. Walaupun itu memang tanggung jawab moral saya, karena itu kampung saya,” tuturnya.

Ia berharap pemerintah daerah dapat segera memberikan kepastian agar persoalan batas Saloloang dan Pejala tidak terus berlarut-larut serta tidak menimbulkan persoalan baru di tengah masyarakat. (Adv/ DPRD PPU).