Rakorenbang Graha Indah, Abdulloh: Pemasangan Pipa Induk Tidak Seharusnya Dibebankan ke Masyarakat

BALIKPAPAN, Metrokaltim.com – Kelurahan Graha Indah, Balikpapan Utara menggelar Rapat Koordinasi Perencanaan Pembangunan, yang dilaksanakan di Aula Kelurahan Graha Indah, Kamis (12/1/2023).

Kegiatan turut dihadiri Ketua DPRD Balikpapan Abdulloh bersama tiga anggota DPRD Dapil Balikpapan Utara, perwakilan dinas terkait dan pihak pengembang di Perumahan Bukit Batuah.

Dalam rapat pembahasan, Lurah Graha Indah Satrio Taufiq mengatakan, bahwa ada 18 usulan yang menjadi skala prioritas dari 207 usulan. Usulan ini telah disepakati bersama seluruh ketua RT yang ada di wilayah Graha Indah.

“Usulan yang masuk dalam skala prioritas ini memang ada beberapa usulan baru dan yang sudah pernah diusulkan, tetapi karena recofusing sehingga diusulkan kembali,” ucap Satrio kepada awak media.

Ia menjelaskan, jika semua RT sepakat untuk mendukung RPJMD wali kota, sehingga usulan lebih diprioritaskan untuk pengendalian banjir.

“Untuk keluhan pendidikan di wilayah Graha Indah, kami masih menunggu penyerahan lahannya dari pihak pengembang di Perumahan Bukit Batuah,” jelasnya.

Terkait dengan pembangunan sekolah di perumahan bukit batuah Graha Indah, Ketua DPRD Balikpapan meminta pihak pengembang untuk berdiskusi lebih lanjut, sekaligus membawa dokumen lahan yang akan diserahkan untuk membangun sekolah dasar (SD) ke Kantor DPRD pada Jum’at, (13/1) besok pada pukul 10.00 Wita. 

“Janji pengembang ini mau menyerahkan lokasi untuk dibangun sekolah, maka itu besok Dinas Permukiman, Dinas Pendidikan, Bagian Aset dan pengembang saya undang ke DPRD untuk menyerahkan dokumen-domumennya. Sehingga tidak ada lagi alasan besok-besok,” tambahnya. 

Dirinya juga menegaskan soal kewajiban yang harus diserahkan, mulai dari luas lahan yang diserahkan untuk di bangun sekolah dan fasilitas lainnya. Kalau cuma luas lahannya 1.600 meter persegi seperti yang disampaikan oleh pengembang maka cukup.

“Kewajiban untuk fasilitas sosial kan juga ada, itu bisa dijadikan satu. Minimal untuk bangun sekolah itu luasnya 2.000 meter”, terangnya.

Beberapa Ketua RT juga mengeluhkan tidak adanya aliran air bersih. Bahkan pihak PDAM meminta warga untuk membiayai pemasangan pipa induk untuk mengaliri air bersih ke saluran rumah (SR) warga. Seharusnya PDAM tidak bisa membebankan warga soal pemasangan pipa induk. Karena hal itu merupakan investasi PDAM.

“Pemasangan pipa induk tidak bisa dibebankan ke masyarakat, karena itu merupakan investasi perusahaan. Kalau tidak ada uangnya, minta sama pemerintah,” paparnya. (mys/ries)