Rekomendasi Pansus Perumda, Minta Pemkot Lakukan Audit Internal

Balikpapan, Metrokaltim.com – DPRD kota Balikpapan menggelar rapat paripurna dengan Wali kota Balikpapan melalui zoom meeting, dengan agenda penyampaian rekomendasi Panitia khusus (Pansus) Perumda Manuntung, yang dilaksanakan di ruang rapat gabungan fraksi, Rabu (28/7).

Usai rapat Wakil Ketua DPRD Balikpapan Budiono mengatakan, bahwa ada tujuh rekomendasi yang disampaikan Pansus Perumda, salah satunya yang urgent atau vital adalah meminta pemerintah kota untuk melaksanakan audit internal, yang selanjutnya dilaporkan pada pemerintah kota.

“Ini dilakukan, karena melihat adanya perkembangan Pansus Perumda Manuntung yang hanya jalan ditempat,” ujar Budiono diruang rapat gabungan fraksi, Rabu (28/7).

Lanjutnya, jalan ditempat ini artinya tidak ada bisnis yang menghasilkan, maka itu Pansus Perumda melakukan rekomendasi. Selain itu, DPRD juga melakukan pembentukan Pansus untuk RPJMD kepala daerah baru tahun 2021-2026.

“Kami beri kesempatan pansus RPJMD. Karena salah satunya pembahasan KUA PPAS mengacu pada RPJMD kepala daerah baru,” jelas Budiono.

Sementara untuk ketua pansus RPJDM belum ditentukan karena ini baru rapat pertama yang mana setiap fraksi mengusulkan nama-namanya, setelah ditetapkan barulah lah pembentukan pemilihan ketua Pansus RPJDM.

Terkait dengan penyampaian rekomendasi, Ketua Pansus Perumda Manuntung Aminuddin menambahkan, bahwa ada tujuh rekomendasi yang disampaikan Pansus Perumda antaranya, pertama melakukan audit oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) kota Balikpapan baik audit kinerja maupun audit keuangan dan hasil auditnya ditembuskan ke DPRD kota Balikpapan.

Kedua mengevaluasi dan meresturisasi semua dewan pengawas sesuai dengan Perda nomor 4 tahun 2014 tentang Perda Manuntung Sukses. Ketiga meminta kepada BPKAD untuk mencatat semua aset pemerintah daerah dari Perumda Manuntung sukses, baik yang sudah diaudit maupun yang belum di audit untuk dijadikan aset penyertaan modal Perumda Manuntung.

“Keempat, meminta kepada direksi untuk segera menyelesaikan permasalahan properti maupun tanah yang sudah dibayar atau yang sudah dibeli oleh konsumen yang berada di Bukit Damai Lestari 1 Komplek PGRI dan Bukit Damai Lestari 2 di Komplek Perusda,” tuturnya.

Yang kelima, mengevaluasikan dan mengganti seluruh direksi Perumda Manuntung, karena dianggap tidak mampu menjalankan kegiatan bisnis yang ada di Perumda. Keenam, apabila dikemudian hari hasil audit ditemukan adanya pelanggaran wewenang maupun potensi merugikan keuangan daerah, maka minta wali kota untuk diberikan sanksi.

“Dan untuk sanksinya itu ada pada wali kota, jadi wali kota yang tahu,” papar Aminuddin.

Sedangkan yang ketujuh, melakukan aksi hasil rekomendasi itu untuk dilaporkan kepada DPRD Balikpapan dalam bentuk pengawas anggota dewan. Hal ini dilakukan agar Perusda yang ada di Balikpapan bisa jauh lebih baik.

(Mys/riyan)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *