Sebagian Aset Perumahan PT Wika Sudah Diserahkan ke Pemerintah, Masalah Longsor Akan Ditindaklanjuti

Balikpapan, Metrokaltim.com – DPRD kota Balikpapan melaksanakan rapat dengar pendapat dengan, Perumahan PT Wika, Stackholder dari Dinas Terkait dan warga setempat, terkait dengan permalasahan longsor yang terjadi di RT 30 dan 14 Kelurahan Gunung Samarinda Baru (GSB), Balikpapan Utara (Balut).

Usai rapat, Ketua DPRD kota Balikpapan Abdulloh mengatakan, kegiatan audiensi ini awal mulanya adalah permasalahan antara sengketa tanah milik Perumahan PT Wika dan warga di perumahan itu sendiri.

Dan berputar kepada masalah penanganan aset yang belum diserahkan ke pemerintah kota, sehingga pemerintah belum bisa menangani segala kegiatan yang bukan domain pemerintah, karena masih domain pengembang.

“Setelah pada hari ini (30/11), PT Wika nyatakan bahwa fasilitas dan aset sudah diserahkan ke pemerintah daerah, maka pemerintah boleh menangani permasalahan terkait dengan APBD seperti kerusakan jalan, listrik, air dan seterusnya,” ucap Abdulloh saat ditemui awak media usai rapat diruang rapat paripurna, Selasa (30/11) siang.

Lanjutnya, dengan pertemuan ini akhirnya ada titik temu dan rapat pun dihadiri seluruh stakeholder hingga perumahan PT Wika. Bahkan pihaknya sudah menyerahkan sebagian yang menjadi tanggung jawab Wika fasos-fasum.

“Dan yang sudah diserahkan pada hari ini baru 8 sertifikat dan yang 7 akan diserahkan hari ini, (Selasa),” akunya.

Lebih jauh Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) kota Balikpapan Andi M Yusri menambahkan, bahwa dirinya masih ragu jika masih berstatus milik Perumahan, tentu tidak bisa ditindaklanjuti. Namun dari informasi yang diterima, bahwa status lahan ini milik pemerintah kota, meski dulu PT Wika yang mengerjakan jalannya.

“Tadi pak ketua sudah sampaikan, bahwa harus ada tindakan. Dan sesuai mekanismenya tadi harus dilakukan proses surat ke wali kota untuk permintaan penanganan,” terang Yusri panggilan akrabnya.

Ketika instruksinya turun PU akan lanjuti dengan menyiapkan data teknis. Sementara untuk proses pengerjaannya tergantung dengan surat wali kota, ketika prosesnya cepat tentu hal itu akan ditindaklanjuti.

“Melihat kondisinya ini sudah terjadi longsor, tentu pihaknya khawatir ketika tidak segera ditangani maka akan memakan badan jalan,” paparnya.

(Mys/Ries)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *