Setelah Menetapkan 18 Perda, Bappemperda DPRD Tidak Luncurkan Perda Transportasi di 2022

BALIKPAPAN, Metrokaltim.com – Untuk tahun 2022 ini, Bappemperda DPRD kota Balikpapan telah menetapkan 18 Peraturan Daerah (Perda). Yang mana 8 Perda dari inisitif DPRD dan 10 Perda dari inisiatif Pemerintah kota (Pemkot) Balikpapan.

Ditanya perihal Perda yang terealisasi di tahun 2021 lalu, Ketua Bappemperda Andi Arif Agung menjelaskan, bahwa sebelumnya ada 5 Perda yang masuk dalam omnibuslo dan menjadi 1 Perda yakni Perda Pajak dan Retribusi. Dan untuk pencapaiannya sudah masuk di pembicaraan tingkat pertama, yang seharusnya sudah masuk di evaluasi provinsi.

Tetapi informasinya karena ini berhubungan dengan pajak dan retribusi daerah, sebagaimana undang-undang HKPD nomor 1 tahun 2022 harus dievaluasi di Kementerian Dalam Negeri melalui proses yang panjang.

“Maka kesannya progres Bappemperda tahun 2022 itu kurang maksimal, tetapi karena kita sudah mengcaper 5 Perda menjadi 1, maka pencapaiannya kurang lebih sama dengan tahun 2021 lalu,” kata Andi Arif saat ditemui usai rapat paripurna, Rabu (23/11/2022).

Lalu yang kedua, ada Perda yang seharusnya sudah diselesaikan dan di paripurnakan karena memang tinggal asistensi, yakni Perda transportasi. Bahkan Perda ini sudah dikejar ke Provinsi, dan pihaknya minta batas waktu 2 minggu untuk menuntaskan.

“Mdah-mudahan Perda transportasi ini bisa kita tuntaskan,” harapnya.

Sementara untuk keseluruhan kurang lebih ada empat Raperda yang dituntaskan, tetapi karena yang satu ini mengcover 5 Perda maka seharusnya sudah ada 9 Perda yang terealisasi.

Pihak DPRD juga masih menunggu proses evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri, karena ini berhubungan dengan pajak dan retribusi daerah.

“Ini Perda baru yang kalau kita melihat, ini terobosan di Kalimantan Timur dan mungkin baru Balikpapan yang menuntaskan pembicaraan tingkat pertama, informasi teman-teman provinsi seperti itu,” jelasnya.

Disinggung lamanya proses transportasi, ia akui tidak mengetahui apa masalahnya. Hanya saja informasinya suratnya salah masuk. Tidak tinggal diam, pihak juga sudah protes untuk bisa disegerakan, maka itu Perda Transportasi tidak diluncurkan di tahun 2023.

“Karena berdasarkan hasil konsultasi dengan teman-teman biro hukum Provinsi Kaltim, insya allah paling lama Desember 2022 ini harus kita selesaikan,” paparnya. (Mys/Ries)

Leave a Reply

Your email address will not be published.