Sinkronkan Visi Misi Wali Kota Terpilih, Komisi II RDP dengan OPD BPKD

Balikpapan, Metrokaltim.com – Komisi II DPRD Kota Balikpapan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) atau pertemuan sinkronisasi antara OPD BPKD dengan visi misi wali kota terpilih untuk membuat RPJMD lima tahun kedepan.

Wakil Ketua Komisi II DPRD Balikpapan Mieke Henny menyampaikan, pertama ia sinkronisasi kan antara program wali kota terpilih, baik dari visi, misi dan program kegiatan. Khusus BPKD masuk dalam misi yaitu mewujudkan sumber daya manusia (SDM) yang berdaya saing dan ini semua OPD harus, karena disini SDM dari ASN itu nomor satu untuk ditingkatkan.

“Jadi SDM-nya harus ditingkatkan, mulai dari yang paham menjadi cerdas hingga terampil,” kata Mieke Henny di ruang Komisi II, Selasa (18/5).

Mieke melanjutkan, setelah itu baru perluasan SDM itu sendiri, seperti di BPKD ada bagian pengelola keuangan dan pengelolaan aset. Untuk keuangan berkaitan dengan SDM ia minta agar lebih bagus, supaya hasil kinerjanya sesuai dengan visi misi wali kota terpilih.

Dan berbicara masalah aset, bahwa aset ini merupakan harta karun pemerintah kota Balikpapan yang akan dinikmati oleh seluruh warga Balikpapan. Ketika bebicara harta karun, maka harus ada penyelamatan, pemeliharaan, pengelolaan dan penyelesaian ketika ada sangketa.

“Dengan begitu saya minta program prioritas setiap tahunnya dan itu melalui target, sistematis tolong dibuatkan,” tegas Mieke.

Ditambah lagi banyaknya aset-aset yang bersangketa, aset yang tidak ada alasannya, aset yang hilang alasannya, serta banyak aset-aset yang disewakan, DPRD harus tahu. Semua kaitannya dengan PAD, karena semua hasil dari itu muaranya ke PAD.

“Terakhir, tolong pengasetan ini betul-betul dilatihkan, dikondisikan supaya aman. Maka itu kami minta untuk dibangunkan secara fisik, ruangan khusus untuk penyelamatan dan pengamanan aset yaitu gedung arsip aset,” tuturnya.

Dan untuk non fisik, semua lahan-lahan yang tidak ada fisik bangunannya harus dipagar hingga di plang disetiap aset, untuk menghindari perampasan-perampasan dari pihak luar.

Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Drs Madram Muchyar menambahkan, RDP ini untuk mensinkronisasikan program visi dan misi wali kota terpilih, dan kedua terkait dengan pembahasan masalah pengelolaan keuangan dan Aset, karena memang tugas dan fungsinya.

Tetapi secara program dan kegiatan, untuk di keuangan secara rutin sudah dilakukan dan satu pemahaman, karena tata kelola itu tidak ada program yang baru, hanya saja tata kelola aplikasi ada yang berubah, yang tadinya dari SPTKD menjadi sistem informasi pemerintah daerah (SIPD).

“Bahkan Komisi II menyarankan untuk meningkatkan masalah SDM, kami sudah memprioritaskan untuk menunjang visi dan misi wali kota terpilih, meski di dalam visi dan misi ada peningkatan SDM,” terang Madram.

Berkaitan dengan aset adalah tugas pertama konsentrasi di pengamanan asetnya, karena komisi II berharap pengamanan aset kalau bisa porsi anggaran bisa ditingkatkan. Dua program inilah yang bisa menunjang visi dan misi wali kota terpilih.

(Mys/riyan)