Wawali Balikpapan Dorong Penelusuran Distribusi Beras, Pastikan Harga Tak Melebihi Batas HET

BALIKPAPAN, Metrokaltim.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan menaruh perhatian serius terhadap kenaikan harga beras premium yang masih bertahan di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) di sejumlah pasar.

Kondisi ini menjadi sorotan Wakil Wali (Wawali) Kota Balikpapan, Bagus Susetyo, yang menilai perlu ada penelusuran menyeluruh terhadap rantai distribusi beras agar penyebab lonjakan harga bisa diketahui dengan jelas.

Berdasarkan laporan Satgas Pangan, harga beras premium di beberapa pasar tradisional Balikpapan belum kembali ke kisaran HET. Padahal, stok beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dari pemerintah pusat masih dinilai aman dan mencukupi kebutuhan masyarakat.

“Kami perlu memastikan di mana titik kenaikan harga itu terjadi. Apakah di tingkat daerah pemasok atau di jalur distribusi sebelum sampai ke Balikpapan,” tanya Bagus dihadapan para distributor, Rabu (29/10/2025).

Ia menjelaskan, sejumlah distributor mengaku bahwa harga modal beras premium yang mereka beli dari daerah pemasok seperti Jawa Timur dan Sulawesi Selatan sudah lebih tinggi dari HET nasional. Akibatnya, harga jual di tingkat pengecer dan konsumen pun ikut terdongkrak.

Untuk memastikan kebenarannya, Bagus meminta Polda Kaltim ikut turun tangan menelusuri rantai pasok beras antardaerah.

“Kalau harga di daerah asal sebenarnya masih sesuai HET, berarti ada yang perlu kami cermati di tingkat distribusi,” tegasnya.

Selain meminta bantuan aparat penegak hukum, Pemkot Balikpapan juga mengingatkan pelaku usaha agar menjalankan etika bisnis secara sehat. Menurut Bagus, spekulasi harga dan praktik monopoli hanya akan merugikan masyarakat kecil.

“Keuntungan boleh, tapi jangan berlebihan. Kalau ada yang menimbun atau menaikkan harga secara tidak wajar, tentu akan kami tindak sesuai ketentuan,” imbuhnya.

Sebagai langkah konkret, Pemkot akan memperbarui informasi harga bahan pokok secara berkala melalui saluran resmi Disdag Balikpapan, baik secara daring maupun di pasar tradisional. Langkah ini diharapkan dapat menekan kepanikan masyarakat dan mencegah pembelian berlebihan menjelang akhir tahun.

Bagus juga menekankan pentingnya kerja sama lintas sektor. Menurutnya, pengendalian harga tidak bisa dilakukan oleh satu instansi saja, melainkan harus melibatkan Dinas Perdagangan, Satgas Pangan, pengelola pasar, dan aparat keamanan.

“Semua pihak harus bergerak bersama. Kalau perlu, Satpol PP dilibatkan untuk membantu operasi pasar dan pemantauan langsung di lapangan,” terangnya.

Wawali pun menegaskan kembali bahwa stok beras SPHP dari pemerintah pusat masih aman.

“Ketersediaan beras SPHP cukup untuk masyarakat Balikpapan. Yang perlu kami awasi bersama adalah harga beras premium agar tidak terus di atas HET,” pungkasnya. (Adv)

Penulis: Ar

Editor: Alfa