Balikpapan Masuk Kandidat Kuat Adipura 2026, Menteri LH Soroti Sampah Permukiman
Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq meninjau kondisi pengelolaan sampah di kawasan permukiman Kampung Pinisi, Balikpapan, Jumat (6/2/2026). Foto: Ries
BALIKPAPAN, Metrokaltim.com – Kota Balikpapan dinilai memiliki peluang besar untuk meraih skor tinggi dalam penilaian Adipura 2026. Penilaian tersebut disampaikan Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq saat melakukan pemantauan langsung pengelolaan lingkungan di Balikpapan, Jumat (6/2/2026) sore.
Meski masuk dalam jajaran kandidat kuat, Hanif menegaskan masih terdapat sejumlah persoalan yang perlu dibenahi, terutama pengelolaan sampah di kawasan permukiman serta kondisi sungai yang dinilai belum memenuhi standar ramah lingkungan.
Dalam kunjungan lapangan yang merupakan bagian dari evaluasi nasional pengelolaan sampah selama setahun terakhir itu, Hanif menyebut kondisi visual jalan-jalan utama di Balikpapan relatif baik. Namun, situasi berbeda ditemukan di lingkungan permukiman warga.
“Pengelolaan sampah di permukiman masih membutuhkan perhatian serius. Begitu pula dengan kondisi sungai yang belum sepenuhnya terjaga,” kata Hanif.
Ia menjelaskan, Kementerian Lingkungan Hidup telah melakukan evaluasi terhadap 471 kabupaten/kota di Indonesia, tidak termasuk wilayah Papua. Dari hasil penilaian awal, hanya empat daerah yang berpeluang memperoleh nilai di atas 75 dan masuk kandidat kuat penerima Adipura, yakni Kota Surabaya, Kota Balikpapan, Kota Bontang, dan Kabupaten Ciamis.
Meski demikian, Hanif menekankan bahwa penilaian Adipura tetap melalui proses verifikasi lapangan yang ketat. Untuk memastikan objektivitas, ia memilih turun langsung ke lapangan tanpa didampingi pemerintah daerah, guna melihat kondisi sebenarnya serta berdialog dengan masyarakat.
“Penilaian ini harus benar-benar berbasis fakta agar tidak menimbulkan keberatan di kemudian hari,” ujarnya.
Secara nasional, Hanif mengungkapkan kondisi pengelolaan sampah di sebagian besar daerah masih memprihatinkan. Dari seluruh wilayah yang dinilai, hanya 29 kabupaten/kota yang masuk kategori bersertifikat, sementara hampir 400 daerah masih diklasifikasikan sebagai kota dengan pengelolaan sampah buruk.
Situasi tersebut, lanjut Hanif, menjadi salah satu alasan Presiden Prabowo Subianto mendorong pelaksanaan Gerakan Nasional Indonesia Asri sebagai langkah bersama dalam mengatasi persoalan sampah di tingkat nasional.
Penulis: Ries
Editor: Alfa
453
