Ardiansyah : Catatan Penting BPJS Untuk Tetap Layani Masyarakat

Balikpapan, Metrokaltim.com – Fraksi PPP gabungan Perindo melalui juru biacaranya Ardiansyah, secara tertulis menyampaikan empat aspirasinya kepada wali kota Balikpapan dalam pandangan umum fraksi-fraksi DPRD, namun pada rapat paripurna ini (4/7) ia menambahkan dua aspirasnya. Hal ini dituangkan dalam pikirannya, mengingat DPRD sebagai wakil rakyat.

Ia berharap kedepannya pemerintah kota tidak hanya penyampaian yang tertulis saja, tetapi apa yang disampaikan secara langsung juga perlu dicatat dan menjadi perhatian pemerintah.

“Karena itu krusial kan, masalah bantuan keuangan Balikpapan untuk pembangunan. Apalagi masyarakat setiap tahun terus mengajukan usulan,” ucap Ardiansyah usai rapat, Senin (4/7/2022).

Dikatakan, jika pemerintah kurang berkomunikasi dengan Pemerintah Provinsi Kaltim, baik Gubernur maupun DPRD Provinsi. Ditakutkan bantuan itu tidak akan bisa mengalir ke Balikpapan.

Lalu masalah pendidikan, yang mana setiap tahun menjadi momok masyarakat yang kesulitan untuk menyekolahkan anaknya. Maka itu pemerintah kota dengan anggaran 20 persen dapat dimaksimalkan untuk membangun sekolah baru, bukan hanya penambahan ruang belajar saja.

“Pembangunan sekolah ini untuk mengatasi masalah kekurangan sekolah, agar masyarakat tidak bingung untuk mencari sekolah,” akunya.

Sementara untuk program BPJS Kesehatan Gratis, fakta dilapangan masih banyak masyarakat yang tidak terlayani dengan alasan belum membayar tunggakannya. Sedangkan Pemkot sudah membayar dan menganggarkan.

“Kenapa kok tidak dilayani, ini kan sebuah kesalahan. Masalah hutang dan tunggakan lain urusannya. Tapi layani dulu masyarakat, ini saya sampaikan penting, karena banyak warga tidak dilayani,” imbuhnya.

Ia pertanyakan dari mana datangnya itu, sementara Pemkot sudah membayar dengan uang rakyat melalui APBD. Sehingga BPJS wajib melayani masyarakat, ini catatan penting untuk BPJS. Dan diingatkan jangan sampai ada warga yang tidak terlayani, karena anggarannya akan mubazir.

“Hal ini juga dikarenakan kurangnya sosialisasi pemerintah untuk pihak BPJS, agar hal ini tidak terjadi lagi,” ungkapnya. (Mys/ Ries).