Audiensi dengan 18 Asosiasi Pengusaha Bidang Pariwisata, Komisi IV Rekomendasikan Pimpinan DPRD Kaltim Surati Pemprov

Samarinda, Metrokaltim.com – Adanya kebijakan yang dikeluarkan oleh Gubernur Kaltim dengan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengendalian, Pencegahan, dan Penanganan Wabah Pandemi Covid-19, berdampak kesejumlah pengusaha khususnya di bidang pariwisata.

Hal ini berdasarkan hasil rapat audiensi dengan 18 asosiasi pengusaha khususnya di bidang parwisata di Kaltim yang terdampak kebijakan kepala daerah terkait pengendalian covid-19, pada Senin (8/2), yang dipimpin Ketua Komisi IV DPRD Kaltim Rusman Ya’qub.

Untuk itu, Komisi IV DPRD Kaltim merekomendasikan kepada pimpinan DPRD untuk menyurati Pemprov Kaltim terkait evaluasi kebijakan gubernur tersebut.

Didampingi Wakil Ketua Komisi IV Ely Hartati Rasyid, Sekretaris Komisi Salehuddin, dan anggota Komisi IV Jawad Sirajuddin, Rusman Ya’qub itu mengatakan ada beberapa hal yang menjadi kesimpulan dari hasil audiensi dengan 18 asosiasi pengusaha di Kaltim.

Pertama, secara prinsip seluruh asosiasi pengusaha sepakat memutus mata rantai penyebaran Covid-19 dengan menerapkan sejumlah program protokol kesehatan seperti wajib menggunakan masker, mencuci tangan secara berkala, dan menjaga jarak serta membatasi jumlah pengunjung.

“Kedua, kebijakan teknis implementasi harus secara detail dijelaskan serta disosialisasikan. Hari ini kesadaran publik masih rendah terhadap protokol kesehatan, oleh sebab itu meminta aturan jangan dibuat secara dadakan,” ungkap politisi PPP.

Selain itu, pihaknya meminta kepada Pemprov Kaltim agar dalam membuat kebijakan haruslah melibatkan objeknya. Misalnya, pembatasan kegiatan di hari Sabtu dan Minggu yang imbasnya berdampak pada UMKM dan pariwisata. Rusman meminta agar dalam merumuskan kebijakan jangan sampai berbeda antara provinsi dan daerah.

“Instruksi Gubernur Kaltim hanya melarang kegiatan di luar rumah di hari Sabtu dan Minggu, dan tidak menjelaskan secara detail. Sedangkan kebijakan Pemkot Samarinda melarang kafe dan rumah makan untuk tidak beroperasi di atas jam 8 malam. Pada akhirnya petugas di lapangan akan kebingungan,” tuturnya.

Ketua Perhimpunan Pengusaha Taman Rekreasi Indonesia (Putri) Kaltim Dian Rosita menjelaskan sejumlah destinasi wisata di Kaltim sudah menerapkan protokol kesehatan. Akan tetapi dengan adanya instruksi gubernur tersebut yang justru mematikan usaha yang berkaitan dengan pariwisata seperti perhotelan, kafe dan lainnya.

“Perkantoran bisa bekerja Senin sampai Jumat, kenapa pariwisata tidak bisa yang hanya ramenya Sabtu dan Minggu,” tanya Dian.

Oleh sebab itu pihaknya meminta melalui DPRD Kaltim bisa mengkomunikasikan kepada gubernur agar instruksi dimaksud bisa dievaluasi.

(adv/mk)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *