Belum Ada Kesepakatan Terkait Program ZZT, Warga Tetap Minta Parkir Pararel

Balikpapan, Metrokalrim.com – Warga Forum Jalan Jendral Sudirman Bersatu (WFJJSB) mendatangi kantor Wali Kota Balikpapan, untuk menyampaikan keluhan terkait program Zona Zero Tolerance (ZZT) yang diterapkan di Jalan Jendral Sudirman.

Dalam pertemuan, Perwakilan Warga Jalan Jendral Sudirman Budi, meminta pemerintah kota untuk memberikan win-win solution kepada masyarakat, khususnya pelaku usaha. Bahkan pelaku usaha meminta untuk menyediakan Parkir Pararel di sepanjang Jalan Jendral Sudirman.

“Jadi ketika Polisi ingin melakukan penilangan terhadap pelanggar, silakan saja, hanya saja terkait dengan parkir jangan ditilang sampai ada kesepakatan,” ucap Budi saat ditemui awak media di depan kantor pemerintah kota, Senin (26/4).

Budi melanjutkan, bahwa dalam waktu dekat ini, wali kota akan berkordinasi dengan Forkopimda untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Sementara untuk rencana demo yang dilakukan besok, wali kota dan perwakilan Kapolres minta untuk ditunda dahulu.

“Jadi ketika jalan nasional itu diterapkan di setiap wilayah, tentu sudah banyak pelanggar yang ditilang,” akunya.

Di tempat yang sama Ketua RT 6 Klandasan Ilir Lukman mengatakan, bahwa hasil pertemuan ini masih belum ada jawaban pastinya, namun warga tetap berharap jika Kapolresta Balikpapan masih melakukan penilangan, warga akan tetap melakukan demo dengan dengan jumlah warga yang lebih banyak dari usulan sebelumnya.

“Karena kami tidak mau main-main, mengingat pandemi masih terus terjadi, lebaran sudah dekat tentu membutuhkan biaya yang cukup banyak. Maka itu warga minta untuk kesepakatannya,” jelas Lukman.

Intinya warga hanya minta diberikan tempat parkir pararel di Jalan Jenderal Sudirman. Apalagi Jalan Sudirman tidak pernah mengalami kemacetan. Ditegaskannya, warga akan menunda demo dengan catatan, Polresta bisa menunda uji coba penilangan sampai ada kesepakatan, tetapi jika dilanggar, warga akan tetap demo.

“Yang jelas Warga Forum Jalan jendral Sudirman Bersatu tetap akan menuntut minta parkir satu baris, apapun keadaannya,” tegasnya.

Sementara Wali kota Balikpapan Rizal Effendi menambahkan, bahwa program itu baik untuk ketertiban masyarakat, tetapi ada yang terdampak ia memahami. Dan pihaknya masih mencari solusinya.

Terkait Parkir Pararel, pihaknya belum bisa memutuskan, karena mengingat Jalan Sudirman ini jalan Nasional dan kewenangannya bukan di pemerintah lagi, tetapi di kementerian PUPR.

“Jadi untuk jalan nasional ini memang harus bebas parkir, maka itu ditindaklanjuti dengan Kawasan Tertib Lalu Lintas (KTL), dan itu belum berjalan efektif,” papar Rizal.

Kedepannya sebenarnya, pemerintah ingin memindahkan jalan Sudirman ini ke laut, namun karena covid-19 program itu belum berjalan. Sehingga tidak ada lagi permasalahan di Sudirman.

(Mys/riyan)