Dalam Paripurna, Wali Kota Balikpapan Berikan Tanggapan ke Fraksi DPRD

Balikpapan, Metrokaltim.com – DPRD kota Balikpapan gelar rapat paripurna dengan agenda, jawaban pemerintah kota (Pemkot) Balikpapan atas pemandangan umum Fraksi DPRD terhadap nota penjelasan tentang rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang APBD tahun 2022, yang dilaksanakan di ruang rapat gabungan DPRD, Senin (15/11).

Dalam penyampaian rapat paripurna Subari mengatakan, ada beberapa hal yang menjadi sorotan wali kota Balikpapan mulai dari BPJS Kesehatan, permasalahan banjir dan pendidikan. Hal itu yang menjadi fokus utama.

“Permasalahan banjir sendiri sudah dilakukan multiyears untuk Sungai Ampal. Untuk BPJS kesehatan sudah di anggarkan sekitar Rp 18 miliar, dan di APBD tahun 2022 dianggarkan sekitar Rp 80 Miliar, tentu Perwali ini harus jelas agar tidak membengkak,” ucap Subari usai rapat paripurna, Senin (15/11).

Terkait dengan pendidikan, wali kota sudah menjabarkan bahwa ada beberapa sekolah yang akan di multiyears tahun ini. Seperti di Balikpapan Regency sekolah terpadu dan Balikpapan Barat ada SMP. Namun juga ada beberapa sekolah yang disiapkan mulai di Balikpapan Timur, Tengah dan Selatan.

“Tentu ini sebagai upaya pemerintah kota untuk menjawab pandangan umum fraksi DPRD Balikpapan,” jelasnya.

Sementara adapun Beberapa tanggapan Wali kota Balikpapan Rahmad Mas’ud terhadap jawaban Fraksi DPRD. Mulai dari Fraksi Partai Golkar, yang mana Pemkot sependapat dengan target Pendapatan Daerah yang telah direncanakan tahun 2022, untuk prospek pemulihan ekonomi, iklim investasi, daya saing usaha, serta perekonomian.

Lalu mengenai Belanja Daerah turun 8,4 persen, Pemkot sependapat agar dalam penyusunan Renstra difokuskan pada program prioritas RPJMD tahun 2016-2021. Dan mengenai RENSTRA Perumda Tirta Manuntung dalam penyediaan air minum masyarakat Balikpapan agar membuat Peraturan Daerah tentang Sistim Penyediaan Air Minum (SPAM) akan menjadi perhatian Pemkot.

“Terkait program BPJS gratis kelas III untuk warga Balikpapan, fraksi minta untuk segera membuat regulasi mengenai sistem verifikasi terhadap masyarakan yang berhak menerima,” tambah Rahmad.

Untuk tanggapan Fraksi PDIP Include PKB, Pemkot sependapat agar penyusunan RAPBD Tahun 2022 memperhatikan pemerataan yang berkeadilan, khusunya disektor infrastruktur baik jalan, jembatan dan drainase. Lalu program dan kegiatan lebih difokuskan untuk mewujudkan berbagai target kinerja visi dan misi Wali Kota Balikpapan, melalui 5 Misi dan 9 Visi prioritas dalam RKPD Tahun 2022.

“Pemkot juga fokus untuk melaksanakan berbagai pelatihan untuk meningkatkan kualitas SDM, guna meningkatkan pelayanan masyarakat secara adil dan merata,” lanjutnya.

Tanggapan dari Fraksi Partai Gerindra, pertama Pemkot sejalan dengan harapan fraksi untuk senantiasa melakukan monitor terhadap alokasi penerimaan bantuan keuangan provinsi, sehingga penerimaan yang didapat sesuai dengan yang direncanakan. Kedua mengenai kenaikan target PAD pada RAPBD tahun 2022, jika dibandingkan dengan Perubahan APBD tahun 2021, mengalami peningkatan yang cukup baik.

“Diharapkan target yang direncanakan dapat tercapai dengan membaiknya recovery perekonomian daerah maupun perekonomian nasional,” harapannya.

Untuk tanggapan dari Fraksi PKS salah satunya terkait Pengendalian Banjir, dapat disampaikan bahwa Program Pengendalian Banjir masih menjadi program prioritas ditengah keterbatasan anggaran. Dengan skema multiyears, penanganan banjir diharapkan dapat diselesaikan secara terpadu. Pemkot terus berupaya agar pengendalian banjir di Balikpapan juga mendapat dukungan dana melalui pembiayaan APBD Provinsi maupun APBN.

“Kalau untuk program BPJS gratis kelas III PBPU dan BP bagi masyarakat Balikpapan di tahun 2022, Pemkot telah menetapkan Perwali Balikpapan Nomor 26 Tahun 2021, sabagai acuan implentasi program BBJS gratis kelas III,” akunya.

Untuk tanggapan dari Fraksi Partai Demokrat, Pemkot sependapat dengan fraksi agar realisasi anggaran tahun 2022 di fokuskan pada kegiatan yang prioritas, dan yang akan dirasakan langsung oleh masyarakat Balikpapan khususnya tingkat golongan menengah kebawah atau masyarakat yang tinggal di lokasi yang sulit dijangkau.

Dan untuk mencapai target PAD yang telah ditetapkan sebesar Rp. 850 miliar. Pemkot melalui BPPDRD berupaya maksimal untuk meningkatkan penerimaan PAD dan terus melakukan inovasi atau terobosan dengan tetap menjaga integritas SDM dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

“Untuk tanggapan dari Fraksi Gabungan, mengenai usulan fraksi agar Pemkot dapat menaikan Pendapatan Daerah minimal 15 persen, untuk membiayai kebutuan pembangunan Kota yang memerlukan anggaran cukup besar dalam menjalankan program pembangunan prioritas yaitu program Pendidikan, Kesehatan dan penanganan banjir, akan menjadi perhatian oleh Pemkot Balikpapan,” paparnya.

(Mys/riyan)