Digitalisasi Data Butuh SDM Andal, Wawali Balikpapan Soroti Kesiapan Kelurahan

BALIKPAPAN, Metrokaltim.com – Pemerintah Kota Balikpapan terus mendorong digitalisasi sistem pendataan masyarakat melalui program Desa/Kelurahan Cinta Statistik (Desa Cantik). Namun di balik semangat menuju kemandirian data, muncul tantangan besar kesiapan sumber daya manusia (SDM) di tingkat kelurahan.

Hal ini disampaikan Wakil Wali (Wawali) Kota Balikpapan, Bagus Susetyo, saat mencanangkan Kelurahan Gunung Samarinda Baru, Balikpapan Utara, sebagai lokasi keempat program Desa Cantik di kota ini, Rabu (11/6/2025).

Bagus menyebut, secara teknologi Pemkot sudah siap. Smartphone, aplikasi pendataan, dan koneksi digital telah tersedia. Tapi yang menjadi perhatian utama justru pada kesiapan personel yang akan menjalankan sistem ini di lapangan.

“Kami tidak tahu apakah semua kelurahan sudah memiliki petugas yang paham cara input dan menyimpan data dengan benar. Ini bukan soal teknologi, tapi kesiapan orangnya. Jadi perlu pengawasan khusus,” ujar Wawali Bagus kepada awak media. 

Desa Cantik merupakan program nasional dari Badan Pusat Statistik (BPS) untuk memperkuat data berbasis wilayah. Melalui program ini, setiap kelurahan diharapkan mampu menghasilkan dan mengelola data secara mandiri tanpa selalu bergantung pada kementerian atau instansi pusat.

Bagus menekankan bahwa jika dikelola dengan baik, data kelurahan akan menjadi senjata penting untuk menyusun kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran, mulai dari angka kelahiran, stunting, pengangguran, hingga kondisi infrastruktur dasar seperti jalan dan drainase.

“Semua kelurahan bisa tahu dengan cepat kondisi warganya berapa jumlah balita, berapa yang terkena demam berdarah, hingga pelayanan publik mana yang belum maksimal,” jelasnya.

Untuk menjamin program ini berjalan optimal, Pemkot berencana membentuk satuan tugas (satgas) khusus yang akan memantau pelaksanaan dan evaluasi pendataan di seluruh kelurahan.

Ia bahkan sudah berkoordinasi dengan Asisten I dan Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) agar dibuat sistem pengawasan terpadu.

“Kami tidak bisa biarkan ini berjalan tanpa pengawasan. Harus ada PIC di setiap kelurahan, harus ada tanggung jawab dan kejelasan siapa yang pegang kendali input data,” tambahnya.

Dengan basis data yang kuat di tingkat bawah, Pemkot Balikpapan berharap kebijakan pembangunan tidak lagi didasarkan pada perkiraan, melainkan pada data riil yang diperoleh langsung dari masyarakat.

“Kalau datanya lengkap dan akurat, kami bisa bergerak cepat. Tidak perlu tunggu pusat. Masalah kemiskinan, pengangguran, sampai fasilitas umum yang rusak bisa segera ditangani,” tutupnya.

Penulis: Mys

Editor: Alfa