Disdag Melihat Kiriman dan Pasokan dari Produsen Tidak Lancar, Itu Menjadi Permasalahan

Balikpapan, Metrokaltim.com – Permasalahan kelangkaan minyak goreng di kota Balikpapan masih menjadi perhatian masyarakat. Sehingga masih banyak yang kebingungan untuk mendapatkan minyak goreng.

Terkait dengan laporan masyarakat, DPRD kota Balikpapan bersama Dinas Perdagangan (Disdag) Balikpapan dan unsur lainnya, pihaknya melakukan kunjungan lapangan ke beberapa distributor minyak goreng.

Dalam kunjungan, Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri kota Balikpapan, Muhammad Anwar menjelaskan, bahwa ini merupakan sidak kedua Disdag dan pihaknya melihat kiriman dan pasokan dari produsen sesuai kota tidak lancar, sehingga hal itu menjadi permasalahan.

Dan distributor juga sudah menjanjikan, ketika minyak goreng datang pihaknya akan cari mekanisme bagaimana masyarakat bisa merata dalam mendapatkan minyak goreng.

“Tadi ada pendistribusian melalui pasar murah di tiap kelurahan atau kecamatan, dan ini akan kami sampaikan ke pimpinan untuk dirapatkan di dinas perdagangan,” ujar Anwar saat ditemui usai kunjungan kerja, Senin (14/3/2022).

Untuk stok minyak goreng di pasar swalayan, ada beberapa jaringan swalayan yang distributornya bukan dari Balikpapan, tetapi langsung dari Samarinda. Sementara yang bisa dikendalikan adalah ketika mereka menjual di Balikpapan, tidak melampaui harga eceran tertinggi (HET).

Ditanya perihal konfirmasi dengan produsen Surabaya, dirinya akan koordinasikan dengan Dinas Perindustrian dan Koperasi Provinsi Kalimantan Timur, agar menyampaikan ke Kementerian masalah yang terjadi di Balikpapan.

“Kami juga mengimbau ibu-ibu tidak perlu panik buying dan menumpuk minyak, maka inilah yang buat suasana menjadi gaduh,” jelas Anwar.

Sedangkan untuk harga minyak goreng di atas HET ia masih koordinasi dengan pihak UPT, karena ia baru ada pengiriman yang menggunakan minyak curah namun tidak mengetahui mereka ambil dari distributor mana.

Untuk evaluasi terkait dengan harga HET, pihak selalu mengkoordinasikan ke provinsi maupun ke Kementerian, karena provinsi mengkoordinir daripada Dinas Perdagangan yang ada di kabupaten/kota.

“Jadi kita sudah menyampaikan bahwasanya HET dan tidak lancarnya pengiriman barang, menjadikan tersendat masuk ke distributor, begitu juga panik baying masyarakat,” pungkasnya.

(Mys/ Ries)