Dorong Efisiensi, DPRD Balikpapan Ingatkan Pemkot Tak Abaikan Sektor Perhotelan

BALIKPAPAN, Metrokaltim.com – Wacana efisiensi anggaran kembali mencuat setelah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) melarang kegiatan pemerintahan digelar di hotel. 

Menanggapi hal itu, Anggota Komisi I DPRD Balikpapan, Iwan Wahyudi meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan untuk menerapkan kebijakan penghematan secara bijak dan proporsional, tanpa menekan sektor perhotelan yang turut menopang ekonomi kota.

“Pemkot perlu cermat dalam mengatur keuangan daerah. Gunakan dulu fasilitas pemerintah agar lebih hemat, dan arahkan anggaran pada pelayanan dasar masyarakat,” ucap Iwan saat dihubungi awak media, Minggu (9/11/2025).

Menurutnya, kebijakan efisiensi menjadi langkah strategis di tengah ancaman penurunan Transfer Keuangan Daerah (TKD) hingga Rp1,3 triliun dan pengurangan dana dari APBD Provinsi Kaltim sebesar Rp200 miliar pada 2026.

“Karena itu, kami menekankan agar belanja daerah diarahkan ke sektor prioritas seperti pendidikan, kesehatan, drainase, dan infrastruktur lingkungan,” terangnya.

Meski begitu, Iwan menegaskan efisiensi tidak boleh diterapkan secara kaku. Ia memberi ruang bagi kegiatan pemerintahan di hotel apabila fasilitas pemerintah sudah tidak memadai atau kegiatan bersifat mendesak.

“Kalau tempat pemerintah penuh dan kegiatannya urgen, boleh saja di hotel. Tapi prinsip efisiensi harus tetap dipegang,” imbuh Politisi PPP.

Lebih lanjut, dirinya mengingatkan agar kebijakan penghematan tidak sampai menekan industri perhotelan yang turut menggerakkan ekonomi Balikpapan. Ia mendorong adanya komunikasi dan kerja sama antara Pemkot, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), serta pelaku usaha untuk mencari solusi bersama.

“Kami tidak bisa menutup mata. Sektor hotel punya peran besar bagi ekonomi daerah. Pemkot bisa bekerja sama dengan PHRI agar kegiatan swasta maupun nasional tetap digelar di Balikpapan,” paparnya.

Ia berharap langkah efisiensi Pemkot dapat berjalan beriringan dengan upaya menjaga pertumbuhan ekonomi.

“Dengan kolaborasi dan inovasi kebijakan, efisiensi bisa tercapai tanpa menghambat roda ekonomi masyarakat,” pungkasnya. (adv)

Penulis: Ar

Editor: Alfa