DPRD Balikpapan Gelar Paripurna, Bahas Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2020

Balikpapan, Metrokaltim.com – DPRD kota Balikpapan gelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD terhadap jawaban wali kota Balikpapan atas rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun 2020 dan penandatanganan berita acara persetujuan bersama DPRD dengan wali kota Balikpapan yang dilaksanakan secara virtual.

Usai rapat Ketua DPRD kota Balikpapan Abdulloh mengatakan, untuk tahapannya sudah masuk di rencana APBD Perubahan (APBD-P) tahun 2021 dan APBD murni tahun 2022. Dan untuk tahapan yang harus dilalui salah satunya wali kota harus menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2020 terlebih dahulu.

“Sepanjang itu belum dipertanggungjawabkan, maka tidak ada tahapan pembahasan APBD berikutnya,” ucap Abdulloh di ruang rapat gabungan DPRD, Senin (19/7).

Dijelaskannya, sedangkan waktu yang diberikan sesuai menteri dalam negeri (Mendagri) pada bulan Juli 2021 ini pemerintah daerah harus sudah menyerahkan dua buah Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD 2022 untuk dibahas, kemudian Kebijakan Umum Perubahan (Kupa) APBD-P 2021.

Dan alhamdulillah tahapan-tahapan pertanggungjawaban APBD 2020 oleh wali kota sudah dilalui semua, mulai nota penjelasan (nopen), pandangan umum fraksi, jawaban wali kota, dan pendapat akhir fraksi yang kemudian akan dikirim hasil dalam penandatanganan bersama ini ke Gubernur untuk dievaluasi.

Rapat Paripurna DPRD Balikpapan.

“Setelah itu baru ditetapkan dan landing ready untuk membahas APBD tahun 2022 dan Perubahan 2021,” ujar Abdulloh.

Sementara untuk pembahasan anggarannya, tentu sumber daya manusianya (SDM-nya) akan terbatas mulai dari anggota DPRD hingga Banggar. Mengingat pembahasan APBD tidak bisa dilakukan secara virtual, melainkan perlu komunikasi dua arah.

“Berbeda dengan RDP dan lainnya yang bisa dilakukan secara virtual/zoom, kalau APBD kan tanya-jawab. Jadi mungkin akan mengundang pihak terkait saja,” paparnya.

DPRD juga berencana, ketika rapat tidak bisa dilakukan di kantor DPRD, maka akan dilaksanakan di gedung parkir klandasan lantai 8 yang memiliki ruangan cukup luas.

“Dan ini harus dilaksanakan, karena kalau tidak dilaksanakan APBD tidak ada dan tidak jalan,” ungkapnya.

(Mys/riyan)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *