DPRD Balikpapan Kunker ke DPRD Sidoarjo, Meningkatkan Pemberdayaan Potensi Daerah

SIDOARJO, Metrokaltim.com – DPRD kota Balikpapan melakukan kunjungan kerja ke DPRD Kabupaten Sidoarjo, Surabaya untuk mempelajari upaya pemberdayaan potensi daerah dan perdalam korporasi pelayanan publik, Kamis (3/10/2022).

Kunker dipimpin Ketua DPRD Balikpapan, Abdulloh dan di ikuti jajaran anggota DPRD Balikpapan mulai dari komisi I hingga komisi IV.

Melalui kunjungan ini, diharapkan DPRD Balikpapan mampu menggali dan menyerap seluruh informasi yang dapat meningkatkan pemberdayaan potensi daerah agar dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Balikpapan dari Kabupaten Sidoarjo.

Salah satunya terkait pengganti Peraturan Presiden (Perpres) 33 tahun 2020, yang mana ketua DPRD meminta seluruh komisi untuk segera berkoordinasi dengan mitranya. Apalagi semua komisi mempunyai kajian dan naskah akademik masing-masing.

“Kira-kira yang bisa di sosialisasikan sebagai Peraturan Daerah (Perda) yang mana. Kita belajar dari DPRD Sidoarjo ini terkait pola kerjanya dan pembagian sumber-sumber PAD-nya, sehingga dapat diterapkan di Balikpapan,” ucap Abdulloh saat rapat dengan DPRD Sidoarjo.

Lanjutnya, mudah-mudahan ilmu yang didapat bisa diterapkan di tahun 2023 mendatang. Bahkan Komisi 1 DPRD Balikpapan sudah berkomunikasi dengan mitra kerjanya.

Tempat yang sama, Wakil Ketua DPRD Balikpapan Subari menjelaskan, jika di Sidoarjo memiliki penduduk yang hampir 2 juta di tahun 2021. Dan kepadatannya mencapai 3 ribu.

“Dengan luas geografis Sidoarjo yang terbagi menjadi 18 kecamatan dan 353 desa atau kelurahan, tentu ini menjadi persoalan sendiri dalam hal pelayanan pengaduan publik pada pemerintah daerah,” tambah Subari.

Dikatakan, tentu ini sangat baik bagi Balikpapan untuk mencontoh apa yang sudah dikerjakan para eksekutif dan legislatif Kabupaten Sidoarjo untuk di terapkan di kota Balikpapan.

Lebih jauh Kapala Bagian (Kabag) Program dan Keuangan DPRD Sidoarjo M Rofik membenarkan, bahwa kepadatan penduduk di Sidoarjo sudah hampir mencapai angka 2,250 juta jiwa.

“Angkanya bisa saja lebih banyak lagi, karena rata-rata penduduknya banyak yang bekerja di Surabaya, jika malam pulang ke Sidoarjo,” bebernya.

Tidak hanya itu, untuk APBD Sidoarjo sudah mencapai Rp 5 Triliun, sedangkan
PAD-nya sekitar Rp 2 Triliun.

Sedangkan saat ini Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sedang berupaya membangun Flyover atau jalan layang, untuk menghindari kemacetan di jalan-jalan utama yang direncanakan pada 2023 mendatang. Kedepanya Sidoarjo dikatakan akan mirip dengan Jabotabek.

“Karena diharapkan kabupaten kota dari Surabaya, Sidoarjo dan Gresik akan terlink, baik sarana moda transportasi darat maupun kereta api. Jadi kalau dari Sidoarjo naik bus ke Gresik itu murah, cuma Rp 2.500,” ujarnya.

Sidoarjo juga sudah menerapkan pelayanan pengaduan publik dengan membangun Call Center di hotline 119 yang mirip di Surabaya.

“Call Center tersebut sudah mencakup hampir semua bentuk pengaduan masyarakat dan beroperasi selama 24 jam, lengkap dengan petugas yang siap siaga apapun laporan warga,” terangnya.

Bukan itu saja, Sidoarjo juga termasuk kabupaten kota yang sudah menerapkan mall pelayanan publik, sejak awal program dijalankan di Indonesia. Mulai dari BPJS, Perpajakan, SIM dan lainnya. Dengan total kurang lebih 172 pelayanan.

Dirinya mengatakan, kedepannya Pemerintah Sidoarjo juga akan membangun mall pelayanan publik mini yang disebar dibeberapa daerah untuk mengcover ruang-ruang yang jauh, yang disesuaikan dengan luas wilayah administratifnya.

“Harapannya masyarakat tidak perlu jauh-jauh dalam hal pengurusan surat menyurat kepada Pemda,” paparnya. (Mys/Ries)