DPRD dan Instansi Terkait Gelar Rapat, Bahas Raperda Jaminan Produk Halal Bagi UMKM

Balikpapan, Metrokaltim.com – Bapemperda DPRD kota Balikpapan menggelar rapat pembahasan substansi Raperda Jaminan Produk Halal dengan lintas sektor yakni MUI, Kemenag, dinas pangan, Dinas Kesehatan, Dinas Perdagangan, Dinas koperasi dan UMKM dan Balai POM, Selasa (13/4) siang.

Usai rapat Ketua Bapemperda Andi Arif Agung menanggapi, dalam undang-undang cipta kerja untuk klaster UMKM itu kan digratiskan, makanya Raperda ini untuk menterjemahkan undang-undang Nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal, sebagaimana dengan undang-undang cipta kerja.

“Kami ini pada prinsipnya adalah penyelenggaraan jaminan produk halal dan sifatnya dari hulu ke hilir, artinya penyedia bahan baku, produksinya sampai distribusinya ke masyarakat harus ada jaminan produk halal,” terangya.

Sementara untuk pengurusannya memang secara umum seperti itu, karena mekanismenya tadi sudah di sampaikan oleh Sekjen MUI ustadz Jailani selaku pembuat fatwa terhadap produk halal.

Namun dalam undang-undang cipta kerja sudah ada klaster UMKM yang di gratiskan, dengan Perda ini harapannya untuk mempermudah dan membantu pemerintah kota untuk memfasilitasi untuk sertifikasi produk halal itu khusus untuk UMKM.

“Sedangkan ditanya perihal pedagang kecil seperti pedagang Bakso yang harus memiliki produk halal, tentu itu akan mengarah kesana dan hal ini juga untuk memperkuat UMKM serta memberikan rasa aman dan nyaman untuk konsumen,” katanya

Untuk pemerintah kota dengan adanya Raperda ini, ia akan membantu untuk memfasilitasi situasi-situasi tersebut, walaupun prosesnya tidak langsung semerta-merta tetapi sambil berjalan. Dan sambil berjalan, DPRD akan rumuskan bagaimana pengawasan dan pembinaan tetap berjalan seiring berjalannya proses sertifikasi produk halal ini.

“Secara umum ini akan berlaku untuk seluruh pelaku UMKM,” ujarnya.

Kepala Lokapom Balikpapan Sumyati Haslinda manambahkan, pihaknya sangat mendukung adanya Perda tersebut supaya bisa menjamin masyarakat untuk produk halalnya.

Sedangkan untuk perizinan sertifikat halal ini adanya memang di badan penyelenggara jaminan produk halal, untuk BPOM ini hanya sebagai pengawasan ketika mereka sudah mencantumkan produk halal saat peninjauan di lapangan.

“Sehingga kami akan mengecek kembali apakah dia benar-benar mempunyai sertifikat halal yang dikeluarkan oleh MUI,” tambah Sumyati Haslinda.

(Mys/riyan)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *