DPRD Dorong Disdik Aktifkan Beberapa Sekolah Yang Dalam Proses Pembangunan
Balikpapan, Metrokaltim.com – Terkait dengan permasalahan pendidikan yang terus terjadi setiap tahunnya, karena daya tampung siswa yang kurang, khususnya untuk tingkat SMP di Balikpapan.
DPRD kota Balikpapan meminta Dinas Pendidikan kota Balikpapan untuk melakukan perbaikan atau evaluasi setiap tahunnya, khususnya terkait dengan penyelenggaraan pendidikan, dalam hal ini Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).
Menyikapi hal tersebut, Anggota DPRD Balikpapan Sandy Ardian sudah menyampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Rabu (6/4) kemarin, agar kekurangan di tahun lalu sebisa mungkin diperbaiki, sehingga tidak menimbulkan kekecewaan atau protes dari masyarakat.
“Contohnya masalah zonasi, yang memang harus melibatkan pihak-pihak di ring terdekat sekolah seperti rapat penentuan dan segala macamnya,” ucap Sandy Ardian saat ditemui di ruang Komisi VI, Kamis (7/4/2022) siang.
Ditambah lagi tingkat kelulusan yang tidak berimbang dengan daya tampung sekolah negeri. Sehingga ia mendorong Dinas Pendidikan segera mengaktifkan beberapa sekolah yang sedang dalam proses pembangunan.
“Mungkin sementara siswa dititipkan dulu, setelah gedung selesai siswa tinggal masuk saja,” ujar Sandy.
Bukan hanya sekolah negeri, DPRD juga mendorong sekolah swasta agar bisa mendapatkan perhatian dari pemerintah, terutama sekolah swasta yang perlu perhatian.
Bahkan dirinya mendengar ada sekolah swasta atau beberapa yang sudah terpenuhi kuota siswa barunya, padahal sebelum PPDB itu dibuka.
“Artinya sekolah seperti itu perlu di dedikasikan, agar daya tampung negeri yang sekarang berproses untuk menambah ruang belajar dan sekolahnya. Dan sekolah swasta juga menjadi pilihan masyarakat,” imbuhnya.
Maka perlu memperhatikan kualitas pendidikan atau pemerataan kualitas pendidikan, tidak ada sekolah yang menonjol disatu sisi, termasuk di sekolah swasta. Hal ini mestinya menjadi perhatian pemerintah, bagaimana caranya mengurangi kesenjangan antara kualitas pendidikan, sehingga terjadi pemerataan.
“Kami juga mengusulkan untuk segera minta data dari Disdukcapil untuk penyebaran penduduk. Karena jadi jangan sampai kita membangun sekolah di titik jauh dari peningkatan jumlah penduduk yang signifikan,” akunya.
Selain pembahasan PPDB, komisi VI DPRD juga sempat membahas seragam gratis itu. Karena seragam ini baru diberikan di tahun 2022 untuk sekolah SD kelas 1, SMP kelas 7. (Mys/ Ries)
134