DPRD Sahkan Perwali Menjadi Perda Ketertiban Umum, Sanksi Administrasi Menunggu

Balikpapan, Metrokaltim.com – DPRD kota Balikpapan gelar rapat paripurna membahas tiga agenda, pertama penyampaian nota penjelasan wali kota terhadap Raperda pertanggungjawaban APBD Tahun 2020, kedua penyampaian pendapat akhir wali kota tentang perubahan Peraturan daerah (Perda) Nomor 10 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan ketertiban umum diikuti dengan penandatanganan berita acara persetujuan bersama.

Serta dilanjutkan dengan pengumuman pembentukan Panitia Khusus Pengawasan tindak lanjut LHP BPK atas laporan keuangan pemerintah Tahun 2020, yang berlangsung di Ruang Rapat Gabungan DPRD, Jumat (25/6).

Usai rapat Wakil Ketua DPRD kota Balikpapan Budiono menyampaikan, rapat DPRD membahas tiga agenda, salah satunya penetapan Perda Balikpapan terkait ketertiban umum dan melalui hasil evaluasi atau pemeriksaan BPK, sehingga DPRD membentuk Pansus.

DPRD Kota Balikpapan saat menggelar rapat paripurna.

“Untuk yang pertama tadinya itu membahas tentang nota penjelasan wali kota terkait APBD 2020,” ucap Budiono saat ditemui awak media.

Sementara untuk perubahan Perda Nomor 10 yang sudah disahkan, tahapannya dibahas terlebih dulu antar pemerintah kota dan DPRD kota Balikpapan serta diharmonisasi ke Biro hukum dan Kementerian hukum perwakilan Samarinda. Setelah melalui tahapan itu, di Perda ketertiban umum tersebut menambahkan atau merubah terkait dengan protokol kesehatan (Prokes).

Ia menuturkan, sebelum Perwali dan berubah menjadi Perda, sehingga sudah ada sanksinya baik sanksi administrasinya. Karena Perda tersebut dirubah termasuk mencantumkan prokesnya, agar penyebaran covid-19 bisa ditekan dan harapannya warga Balikpapan bisa sehat semua.

“Jadi setelah diketok hari ini (25/6), sudah efektif berjalan,” jelasnya.

Sedangkan untuk pembentukan Pansus tersebut untuk menindaklanjuti hasil BPK-RI karena setiap tahun ada pemeriksaan, maka dalam temuannya harus ditindaklanjuti agar kedepan lebih baik lagi yaitu selalu wajar tanpa pengecualian (WTP) ke delapan kali.

Dan untuk WTP ini sudah dimulai sejak 8 tahun yang lalu saat ada Pansus Kapal Ferry Cepat. Semenjak itulah, maka BPK-RI menetapkan Balikpapan menjadi WTP.

“Untuk temuannya sendiri ada catatannya tetapi harus ditindaklanjuti, karena saya belum pegang data takutknya tidak akurat,” paparnya.

Namun yang jelas pembentukan Pansus ini untuk perbaikan kinerja, tentunya dengan keterbukaan dalam menuju yang lebih baik lagi.

(Mys/riyan)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *