Enam Tuntutan Disampaikan Aliansi Peduli Balikpapan Dalam Unjuk Rasa

Balikpapan, Metrokaltim.com – Para mahasiswa dalam Aliansi Peduli Balikpapan dan tergabung dalam Kelompok Cipayung yakni Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), BEM Sekolah Tinggi Teknologi Migas (STT Migas) menggelar aksi unjuk rasa, di depan Kantor Wali Kota Balikpapan, Rabu (2/3/2022) siang.

Koordinator Aksi Zukifli mengatakan, ada enam tuntutan yang disampaikan mahasiswa kepada Pemerintah kota (Pemkot) Balikpapan untuk segera di tuntaskan.

“Apalagi sudah berusia 125 tahun, tetapi masih banyak permasalahan kota yang belum terselesaikan,” ucap Zulkifli dalam orasinya di depan Kantor Wali kota Balikpapan.

Adapun enam tuntutan yang disampaikan yakni permasalahan banjir di Balikpapan, meminta aparat kepolisian mengusut tuntas kasus oknum yang melakukan akivitas tambang di Balikpapan. Kemudian, mendesak Pemkot Balikpapan menaikan status Peraturan Walikota (Perwali) Nomor 13 tahun 2013 menjadi Peraturan Daerah (Perda) sebagai Kawasan Bebas Tambang Batu Bara menjadi Perda. Serta menaikan status Surat Edaran Wali Kota Nomor 55 /2/0156/ Dishub untuk menjadi Perda.

“Dan segera menyelesaikan krisis air dan melakukan pemerataan pendistribusian air yang ada di Balikpapan,” jelasnya.

Dalam orasi, perwakilan mahasiswa diterima masuk untuk bertemu dengan Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud bersama sejumlah pejabat Pemkot Balikpapan diruang VIP Room wali kota.

“Banjir dan krisis air bersih di Balikpapan yang paling pokok. Kami memberikan tenggat waktu selama dua minggu. Pastinya akan kami kawal terus,” akunya.

Dirinya memaparkan, jika tidak kunjung ada perubahan, para aliansi peduli Balikpapan akan kembali mendatangi Kantor walikota Balikpapan dengan jumlah massa yang lebih besar.

Tempat terpisah, Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud menuturkan, aspirasi yang disampaikan terkait permasalahan kota. Sepanjang aspirasi yang disampaikan positif, Pemkot akan menerima masukan tersebut.

“Penyampaian aspirasi ini cukup bagus karena akan menjadi kontrol sosial dan evaluasi yang akan dilakukan terhadap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait,” tegasnya.

Sebenarnya semuanya dalam on progress seperti permasalahan banjir dengan perluasan dan pengerukan sungai ampal termasuk permasalahan tambang. Jadi semuanya sudah ditangani.

(Mys/ Ries)