Kok Bisa, Dua Unsur Pimpinan DPRD Paser Masuk DPTb

Tana Paser, Metrokaltim.com – Ternyata, tak seluruhnya masyarakat yang berdomisili atau memiliki KTP Kabupaten Paser, terdaftar sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) bupati dan wakil bupati.

Bahkan anggota legislatif Kabupaten Paser pun tak semuanya masuk DPT. Seperti yang dialami Ketua DPRD Paser, Hendra Wahyudi dan Wakil Ketua I H Abdullah. Keduanya terpaksa menyalurkan hak pilihnya sebegai Daftar Pemilih Tambahan (DPTb).

Terkait tak masuknya dalam DPT, Hendra Wahyudi yang menyalurkan hak pilih di TPS 029 Tanah Grogot mengatakan tak menutup kemungkinan terjadinya mis komunikasi, khususnya saat dilakukan pemutakhiran data pemilih saat pencocokan dan penilitian (coklit). Mengingat, bisa saja saat pendataan atau pemutakhiran, yang bersangkutan tidak berada di rumah.

“Paling tidak kami sebagai anggota DPRD, sudah pasti ber-KTP Kabupaten Paser dan sudah pasti memilih. Karena memang seyogyanya para petugasnya ini paham, bahwa yang mau didata, sudah anggota DPRD,” katanya, Rabu (9/12).

Dengan kondisi yang dialaminya, ia berencana bakal membicarakan lebih lanjut dengan pihak penyelenggara, khusus KPU. Karena tak menutup kemungkinan terjadi mis. Sehingga kedepannya persoalan serupa tak terjadi kembali.

“Mungkin, ada mis dari pada petugas dalam melakukan coklit. Ya bisa saja memanggil penyelenggara. Mudah-mudahan tak terulang lagi. Ini akan menjadi evaluasi kedepan,” harap politisi PKB ini.

Terpisah, Abdullah yang melakukan pesta demokrasi di TPS 06 Perumahan Jone Indah, juga merasa kecewa, karena dia tak terdaftar sebagai DPT. Padahal sebelum-sebelumnya, saat penyelenggaraan serupa selalu terdaftar di DPT.

“Sebelumnya saya sudah 4 kali mencoblos di sini (TPS Jone Indah). Tapi kenapa, yang kelima ini malah tak terdaftar di DPT. Baru mengalami seperti ini,” keluh Abdullah.

Tak terdaftarnya sebagai DPT, jika sebelumnya ia sudah membicarakan dengan pihak KPU. Hanya saja hingga waktu pelaksanaan pemungutan suara, tidak menemukan titik cerah. Alhasil dirinya datang ke TPS sebagai DPTb.

“Saya sudah konfirmasi ke KPU, cek di DPT tak terdaftar, sudah lapor dua kali. Tapi, tidak ada tanggapan sama sekali, sampai saya tidak mendapatkan undangan, jadi penyelenggara KPU ini saya yakin tak serius menanggapi pemilu tahun ini. Ya akan memanggil untuk minta tanggap seperti ini, terkait adanya pemilih yang tidak terdaftar,” ungkap dia.

Ketua KPU Kabupaten Paser, Abdul Qayyim Rasyid.

Dikonfirmasi Ketua KPU Paser, Abdul Qayyim Rasyid menerangkan, terkait mekanisme pemutakhiran data, bahwa KPU bekerja berdasarkan tahapan. Tahapan itu telah dijalankan, tidak dapat ditarik kembali ketika sudah ditetapkan dalam rapat pleno. Jika harus digugurkan di rapat pleno. Dalam hal pemutakhiran data pemilih, bahwa tahapannya mulai dari coklit, kemudian rekapitulasi tingkat desa, uji publik, pleno tingkat kecamatan dan tingkat kabupaten.

“Dan itu sudah kita lalui semuanya. Ada beberapa tahapan yang memang menjadi pembeda dengan pemilu sebelumnya, yakni uji publik. Saya katakan sebagai warga negara juga super aktif untuk memastikan dirinya terdaftar,” ucapnya.

Terkait adanya unsur pimpinan DPRD yang tak terdaftar di DPT, dijelaskan Abdul Qayyim, jika setiap rapat pleno selalu mengundang pihak partai politik atau LO paslon.

“Warga tidak terdaftar, proaktiflah mengecek datanya, lapor kepada KPU. Tetapi harus dalam tahapannya, subtansinya tak menghilangkan hal pilih orang. Mungkin ada warga yang pindah KTP, kemudian tidak melapor ke ketua RT, nah itu nanti datanya jadi ambigu di lapangan,” pungkasnya.

(all/riyan)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *