Komisi II DPRD Balikpapan Kecewa, Hanya 71 Pelaku Usaha Ritel yang Memiliki Izin dari 234 Pelaku Usaha

Balikpapan, Metrokaltim.com – Komisi II DPRD Kota Balikpapan gelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan Dinas Koperasi, UMKM dan Perindustrian, Dinas Perdagangan, Indomaret, Alfamart, Maxi Swalayan, Giant, Yova, Alfamidi dan Living Plaza terkait evaluasi pelaksanaan program kemitraan dengan UMKM dalam perda nomor 4 tahun 2016, Senin (19/4) di Ruang Rapat Paripurna.

Wakil Ketua Komisi II Mieke Henny membeberkan, pihaknya melakukan pertemuan ini karena adanya laporan dari masyarakat, bahwa ada beberapa pelaku usaha retail atau swalayan atau minimarket yang tidak mengakomodir tenaga kerja maupun limbah di wilayah sekitarnya.

Padahal sudah tercantum dalam Perda nomor 4 tahun 2016, semua pelaku usaha yang sifatnya retail, swalayan dan minimarket wajib mengakomodir warga sekitarnya terlebih dulu dan ternyata memang ada ditemukan.

“Namun yang paling krusial sekali ternyata dari 234 pelaku usaha ritel, hanya ada 71 yang memiliki surat izin, sementara 163 pelaku usaha tidak ada ijinnya,” beber Mieke Henny saat ditemui Metrokaltim.com usai RDP, Senin (19/4).

Dikatakannya, tentu ini menjadi catatan komisi II, sehingga pihaknya akan follow up kembali pertemuan yang akan datang, khususnya dengan dinas perizinan dan Satpol PP.

“Jadi kami tidak ada tebang pilih, tetapi kami harus betul-betul melakukan kegiatan yang melanggar Perda. Apalagi sampai hari ini ada 163 pelaku usaha tidak ada ijinnya, kesalahan siapa ini, dalam hal ini Pemerintah Kota dalam fungsi pengawasan dan monitoringnya tidak sampai ke situ,” akunya.

Tidak hanya itu, Dinas Perdagangan berjanji akan menyurati semua pelaku usaha terkait masalah perizinan, limbah, tentang akomodir masyarakat, parkir UMKM, CS dan sebagainya. Bahkan semua ditemukan hampir tidak mengikuti Perda nomor 4 tahun 2016. Terkait dengan penutupan tempat usaha, pihaknya akan mengkroscek ulang dilapangan, sebetulnya ada berapa yang memiliki ijin, jika melanggar konsekuensinya harus ditutup.

“Kami juga mohon kebijakan pemerintah kota pengusaha lokal ingin membuat cabang baru tolong dipermudah, jangan hanya usaha nasional yang di luar masuk ke sini gampang,” imbuhnya.

Tempat terpisah, Kepala Disdag Arzaedi Rachman menambahkan, pihaknya sudah melakukan pendataan dan hasilnya ada 234 pelaku usaha. Diantaranya baru 71 yang memiliki surat izin, sehingga ia akan kroscek kembali bersama dinas perizinan. Dalam pendataan itu, ketika pelaku usaha tidak memiliki izin, ia akan berikan surat teguran sesuai dengan Perda dan Perwali.

“Dan direkomendasikan untuk tidak melakukan kegiatan sebelum ada izinnya dan kami mengimbau untuk melakukan proses surat izin,” paparnya.

Lanjutnya, apabila ada pelanggaran yang dilakukan, maka sanksi administratif sampai dengan penutupan. Apabila ditemukan tidak memiliki izin dan tetap beroperasional. Sementara untuk moratorium itu nanti akan dilihat dari hasil data ini, misalkan sifatnya princes atau jenisnya, maka akan diusulkan moratorium.

(Mys/riyan)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *