Lawan Politik Oligarki di Calon Tunggal, PSI Balikpapan Sosialisasikan Kolom Kosong

Balikpapan, Metrokaltim.com – Pendaftaran Pilkada serentak tahun 2020 di seluruh Indonesia telah berakhir dengan memunculkan sejumlah kontestan. Namun, beberapa daerah hanya diisi oleh satu pasangan calon yang diusung nyaris seluruh partai politik. Salah satu daerah yang hanya diisi oleh satu pasangan calon adalah Kota Balikpapan.

Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kota Balikpapan menyebut, calon tunggal adalah salah satu bentuk potret politik oligarki. Kandidat, biasanya petahana, begitu menguasai parlemen sehingga partai politik maupun gabungan partai politik yang mampu mengusung, hanya berkumpul pada calon yang dianggap paling kuat. Padahal amanat demokrasi adalah, menjaring sebanyak mungkin kandidat terbaik agar dipilih masyarakat.

Setelah melakukan rapat internal dengan semua pengurus, DPD PSI Balikpapan memutuskan untuk mensosialisasikan kolom kosong dengan mekanisme sesuai peraturan yang ada. Pilihan ini diambil sebagai salah satu alat perjuangan, untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat.

“Meski melawan arus yang kuat, ini adalah jalan kami, agar masyarakat bisa memahami demokrasi sebagai alat melawan politik oligarki. Kami juga memahami demokrasi, memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengenal, memahami, dan memilih calon pemimpinnya,” kata Ketua DPD PSI Balikpapan Kevin Lemuel Kusuma, Senin (28/9).

Menurutnya, demokrasi menjunjung tinggi hak politik, sehingga yang namanya pemaksaan kehendak, monopoli, maupun hegemoni politik dianggap tabu. Upaya menutup celah itu kemudian memunculkan kolom kosong sebagai salah satu mekanisme dalam Pilkada.

“Pemilihan umum, apalagi Pilkada, harus dicegah dari upaya pembajakan oleh politik oligarki, baik oleh partai politik, maupun calon kepala daerah sendiri,” kata Kevin.

Seharusnya, sambung Kevin, Pilkada adalah instrument untuk menjaga agar jalannya kekuasaan politik bisa mengalami rotasi dan sirkulasi yang sehat, baik ideologi, figur, maupun partai politik. Sehingga masyarakat punya pilihan dalam satu periode tertentu.

“Praktek politik oligarki itu amat terasa saat satu paslon mampu menggandeng nyaris semua parpol. Ini tentu berbahaya bagi proses demokrasi kita,” papar Kevin.

Dia mencontohkan, jika semua parpol bergabung dalam satu calon dan kemudian memenangkan Pilkada, proses pengawasan di parlemen akan menjadi sangat lemah.

“Tak ada lagi oposisi yang mampu menyeimbangkan pemerintahan, terutama dalam hal kebijakan dan anggaran. Dan seharusnya ini tidak kita biarkan,” tegasnya.

Calon tunggal, disebutnya lagi, terkesan memaksa masyarakat untuk memilih satu paslon. Masyarakat, sebagai instrument utama demokrasi, tak punya pilihan lain.

“Meski ada mekanisme kolom kosong, tapi tidak bisa menjadi pembanding kampanye calon tunggal yang memiliki tim pemenangan yang kuat, baik secara organisasi, jargon, hingga pendanaan,” katanya.

Dalam situasi ini, disebutkannya, Pilkada hanya dijadikan alat legitimasi kekuasaan. Ini juga menjadi bukti jika ada keterputusan antara rakyat dengan partai politik yang sebenarnya ingin ada calon lain.

Dengan munculnya calon tunggal seperti saat ini, Kevin berharap masyarakat bisa menentukan pilihan sesuai hatinya masing-masing. Apabila paslon yang ada tidak sesuai pilihan, bukan berarti masyarakat golput, melainkan dapat memilih kolom kosong sebagai wujud perlawanan terhadap politik oligarki.

“Mengampanyekan kolom kosong tidak melanggar undang-undang, meski tidak ada aturan yang mengatur itu. Ini juga sebagai upaya agar proses demokrasi di daerah kita tetap berjalan baik, dan pendidikan politik di setiap momen Pemilu tetap bisa dirasakan oleh masyarakat,” pungkasnya.

(riyan)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *