Penandatanganan Kesepakatan Bersama Pemprov Kaltim dengan Pemkab Kutim, Tentang Kerjasama Pembangunan

Kutai Timur, Metrokaltim.com – Bupati Kutai Timur Ir H Ismunandar MT didampingi Wakil Bupati H Kasmidi Bulang,ST MM Sekertaris Kabupaten Drs H Irawansyah, Wakil Ketua II DPRD Kutim Arfan,SE menggelar Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) tahun 2021 turut dihadiri anggota DPRD Provinsi, Plt Kepala Bappeda Kaltim Iman Hidayat, Kepala Bappeda Kutim DR H M Edward Azran SE MS, para kepala SKPD serta camat dari 18 kecamatan dan sejumlah undangan yang hadir berlangsung di ruang Akasia, Gedung Serba Guna (GSG) Bukit Pelangi, Senin (16/3).

Dalam sambutannya Bupati Ismunandar mengatakan musrembang tingkat kabupaten yang di adakan ini, merupakan kesepakatan dari musrembang kecamatan bulan lalu, apabila seluruh pemangku kepentingan kebijakan dalam merumuskan usulan skala prioritas di musrenbang Kecamatan untuk penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2021 sudah sejalan berasal dari Musrebang Desa.

“Maka saya harapkan seluruh OPD, Camat dan Kepala Desa termasuk anggota DPRD Kutim wajib mengikuti proses perencanaan mulai dari awal hingga akhir. Ketika Musrenbang desa, Musrebang kecamatan digelar hingga masuk ke Musrenbang tingkat Kabupaten karena jika ada usulan dadakan masuk tanpa perencanaan awal sehingga dapat menghambat proses. Untuk itu harus dikawal baik-baik mulai dari tahap dimulainya usulan prioritas hingga selesai,” jelasnya.

Bupati Ismunandar menjelaskan jika ada usulan yang belum terakomodir, karena sistem perencanaan usulan yang tengah berjalan. Maka pihaknya memohon maaf jika belum bisa masuk dalam usulan. “Saya mengimbau agar lebih teliti serta mengawal usulan sejak awal jadi bisa masuk dalam sistem tahun 2020 ini, seluruh proses perencanaan, penganggaran dan pelaporan semua telah menggunakan aplikasi berbasis elektronik, mulai dari sistem perencanaan (simcan) penganggaran hingga pelaporan,” paparnya.

“Dalam sistem perencanaan berbasis elektronik ini sangat efektif untuk memonitor apa yang pernah diusulkan dan disepakati di tingkat desa telah masuk dalam perencanaan kecamatan maupun kabupaten. Perencanaan secara ‘bottom up’ ini benar-benar sesuai harapan bukan ‘boten up’ ( sering diusul tapi tak pernah muncul) dalam perencanaan selanjutnya. Jadi aparat desa dan pihak kecamatan harus memonitor usulan – usulan yang sudah disepakati tersebut ada dalam usulan perencanaan dan tidak ada perubahan lagi,” tegas Bupati Kutai Timur Ismunandar.

Selanjutnya Plt Kepala Bappeda Kaltim Iman Hidayat menjelaskan arah kebijakan rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) 2020 – 2024 Kaltim. Ada tiga program RPJMN yang akan digenjot.

Pertama, memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan contohnya percepatan transformasi ekonomi melalui hilirisasi pertanian, perkebunan, dan pertambangan.

“Dimulai dengan pembangunan Waduk Multiguna di Lambakan, dan Sepaku Semoi, Revitilisasi Kilang Minyak Balikpapan, pembangunan kilang baru di Bontang, pembangunan pipa gas bumi Trans Kalimantan. Selanjutnya ada pengembangan komoditas unggulan, industri pengolahan sumber daya alam perkebunan dan hasil tambang yang difokuskan pada kawasan industri,” sebut Iman.

Kedua, RPJM Kaltim menyasar pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan seperti pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Kukar dan Penajam Paser Utara (PPU). Selain itu ada pembangunan desa, kawasasan perdesaan dan transmigrasi, daerah tertinggal, dan kawasan perbatasan di Mahakam Ulu (Mahulu).

Dan yang terakhir di bagian ketiga RPJMN memfokuskan pada pembangunan lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim. “Adapun contoh pembangunan fasilitas pengolahan limbah, rehabilitasi hutan dan lahan untuk mempertahankan luas tutupan hutan dan menkonservasi sumber daya air, dan pengembangan energi baru terbarukan,” tutup
Plt Kepala Bappeda Kaltim Iman Hidayat.

(adv/rina/riyan)