Pergantian Ketua DPRD Kaltim Dinilai Cacat Hukum

Samarinda, Metrokaltim.com – Pergantian Ketua DPRD Provoinsi Kalimantan Timur dari Makmur HAPK ke Hasanuddin Masud sampai saat ini masih berpolemik.

Untuk informasi, gugatan atas pergantian Ketua DPRD Kaltim masih berjalan di Pengadilan Negeri Samarinda.

Dari beberapa kalangan menilai, paripurna yang di gelar DPRD Kaltim beberapa waktu lalu adalah hal yang salah, lantaran telah memutuskan sesuatu, sementara proses hukum masih berjalan di Pengadilan Negeri Samarinda.

Selaku Ketua Umum Aliansi Ormas Daerah ( Aorda ), Mohammad Djailani meyampaikan bahwa rapat paripurna yang digelar DPRD Kaltim pada Selasa 2 November 2021 itu adalah cacat hukum. 

Cacat hukum yang di maksud adalah perihal rapat paripurna yang memutuskan pergantian Makmur HAPK ke Hasanuddin Masud. 

“Kenapa? Karena pada saat ini masih dalam proses gugatan di Pengadilan Negeri Samarinda. Nomor gugatannya pun sudah ada,” jelas Aorda  yang juga merupakan  tokoh masyarakat di Kaltim itu. 

“Gugatan itu pun belum ada keputusan berkekuatan hukum tetap, tetapi dewan sudah memutuskan untuk pergantian,” katanya. 

Atas dasar tersebut, Aorda meminta agar pimpinan daerah dalam hal ini adalah Gubernur Kaltim, bijak mengambil keputusan. 

Ini karena usulan pergantian Ketua DPRD Kaltim itu nantinya juga akan diserahkan kepada Gubernur Kaltim untuk selanjutnya diteruskan ke Mendagri. 

“Kami meminta kepada Gubernur Kaltim dan juga Menteri Dalam Negeri untuk tak memproses dan menindaklanjuti pengusulan pergantian Ketua DPRD Kaltim ini, hingga ada putusan hukum berkekuatan hukum tetap,” katanya. 

Djailani juga sampaikan bahwa hingga saat ini, Makmur HAPK  merupakan Ketua DPRD Kaltim yang sah. Dengan itu pula melekat seluruh kewajiban dan hak-hak kepada Makmur HAPK. 

Aorda menyampikan, hal ini perlu dilakukan agar memberikan pelajaran politik dan hukum yang baik kepada masyarakat. 

“Agar, sebuah lembaga bisa melakukan proses sesuai dengan aturan yang ada. DPRD sebaiknya memberikan contoh yang baik bagaimana memutuskan hal-hal yang berkaitan dengan hukum,” bebernya.

Sementara itu darai kalangan akademisi Dosen Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Herdiansyah Hamzah menyebut, bahwa keputusan paripurna untuk melanjutkan proses pergantian ketua DPRD itu, pertanda politik lebih dominan dibanding hukum.

“Mereka itu kan disumpah untuk menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan. Lantas bagaimana mungkin mereka melepeh sumpah itu dengan mendahulukan nafsu politik dibanding aturan hukum?,” ujar Castro, sapaan akrabnya Rabu (3/11/2021). 

“Ini jelas kemunduran cara berpikir anggota DPRD yang tidak layak ditonton publik. Logikanya begini, sifat putusan mahkamah partai itu kan tidak final dan mengikat, jadi tidak bisa diproses sebelum berkekuatan hukum tetap melalui putusan pengadilan. Satu-satunya putusan partai yang final dan mengikat adalah soal kepengurusan sebagaimana disebut di Pasal 32 ayat (5) UU 2/2011. Jadi selama masih ada upaya hukum yang dilalukan oleh pihak yang keberatan dengan putusan mahkamah partai, maka putusan itu belum bisa dieksekusi,” jelasnya lagi. 

Dijelaskan Castro, contoh kongkritnya kasus Fahri Hamzah yang dipecat PKS di DPR-RI, atau kasus Viani Limardi yang dipecat PSI di DPRD DKI.

Usulan pergantiannya tidak bisa langsung dieksekusi, sebelum upaya hukum di pengadilan tuntas.

“Jadi DPRD secara kelembagaan seharusnya taat terhadap hukum, bukan tunduk terhadap kepentingan golongan. Yang lebih aneh lagi, ada anggota DPRD yang goyah iman-nya hanya karena desakan kelompok tertentu. Itu kan konyol namanya,” pungkas Castro.

( Tim Redaksi MK )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *