Proses Mukota XI Kadin Balikpapan Dinilai Rancu, Panitia Tidak Pernah Diundang Musyawarah

Balikpapan, Metrokaltim.com – Dalam waktu dekat Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kota Balikpapan melaksanakan Musyawarah Kota (Mukota) XI dalam rangka pemilihan ketua Kadin periode 2021-2026. Kegiatan ini rencananya bakal digelar pada 27 Februari mendatang di Platinum Balikpapan Hotel and Convention Hall. Namun dalam proses perjalanan menuju Mukota XI ini dinilai rancu.

Salah satu pengurus Kadin Balikpapan priode 2016-2021, yang juga terdaftar sebagai OC Gunawan Haidin mengaku tidak pernah diundang untuk membicarakan kepanitiaan musyawarah kota Kadin. Ajang demokrasi di Kadin yang digelar lima tahun sekali tersebut, dalam proses terjadinya keputusan ini, menjadi banyak hal yang dipertanyaan pihaknya.

“Saya selaku komite dan pengurus yang ditunjuk sebagai OC (organizing committee), sedari awal OC tidak pernah dilibatkan bahkan diundang untuk membicarakan kepanitiaan musyawarah kota Kadin dan tiba-tiba keluar SK (surat keputusan). Inilah yang menjadi pertanyaan teman-teman,” jelas pengusaha yang bernaung dibawah Asosiasi Gapeknas ini.

SK tersebut keluar pada 2 Desember 2020. Kemudian pelaksanaan Rapat Harian Pleno Diperluas diadakan pada tanggal 14 Januari 2021 di Platinum Hotel. Pemilihan bahasa untuk judul kegiatan ini pun menjadi sorotan.

“Di dalam AD/RT (anggaran dasar dan anggaran rumah tangga) Kadin tidak ada kata-kata rapat harian diperluas. Menurut tim, pengurus yang terlibat, bahasa diperluas itu karena akan menghadirkan Dewan Pertimbangan dan Dewan Penasihat,” ujarnya.

Tidak adanya keterlibatan beberapa OC dalam proses penerbitan SK tersebut, namun telah tersedia draf yang harus disetujui. Secara prosedur organisasi, dikatakannya, hal ini sangat rancu.

“OC tidak pernah dihubungi, tidak pernah meeting. Bahkan, SC (steering committee) tidak pernah meeting soal materi yang dipersidangkan, kok tiba-tiba ada draf yang harus dibahas dan disetujui dalam forum terebut. Saat itu juga hadir komponen, termasuk penasihat dan tokoh masyarakat yang hadir,” paparnya.

Pihaknya pun berharap proses dalam pelaksanaan kegiatan itu berjalan dengan benar. “Jadi waktu itu OC dan SC yang terbentuk dalam SK tersebut melakukan pleno di situ, apakah OC/SC yang sudah ada ini atau bagaimana. Akhirnya disepakati inilah yang dipakai, tapi diplenokan sehingga prosedur pembentukan Mukota berjalan dengan benar,” ujarnya.

Menurutnya, anggota yang hadir pun sudah mencapai kuorum. Kegiatan ini untuk mengesahkan SK yang dibuat secara cacat, kemudian menjadi tidak cacat. SC yang baru terbentuk pun diminta langsung menggelar rapat untuk membahas draf dan sebagainya.

“Tapi di tengah jalan dipaksakan lagi oleh Ketua Kadin dan Wakil Ketua OKK dengan mengambil alih persidangan dan mengesahkan semua draf yang tidak tahu dari mana asalnya kemudian dipaksakan disetujui. Terjadi semacam intervensi di dalam yang membuat nuansa pleno tidak seperti musyawarah,” jelas dia.

Paling fatal, dia menambahkan, adanya kebijakan yang menyatakan bahwa yang berhak hadir dan memberikan suara adalah mereka yang menjadi anggota paling lambat Desember 2020. Padahal rapat penetapannya dilakukan di tanggal 14 Januari 2021.

“Ini semacam ada desain-desain untuk memblok suara-suara baru. Ini yang menjadikan sangat tidak demokratis, tidak aspiratif, dan tidak partisipatif. Pesta demokrasi ini seharusnya dibuka seluas-luasnya. Kalau bisa tujuh hari sebelum mukota digelar, masih bisa dibuka,” kata Gunawan.

Pihaknya menuntut pendaftaran anggota dibuka dan lebih banyak yang akan berpartisipasi. Karena menjadi anggota Kadin merupakan hak bagi pengusaha, baik untuk kebutuhan bisnis maupun untuk kebutuhan memilih dan dipilih di Musyawarah Kota. Pelaksanaan mukota juga tidak perlu dilakukan secara terburu-terburu, mengingat pandemi Covid-19 masih membayangi.

“Informasi dari Kadin pusat, munas sendiri akan dilaksanakan 21-22 Januari 2021 diundur enam bulan. Itu sudah keluar dalam bentuk peraturan organisasi dalam bentuk force majeure,” pungkasnya.

(riyan)