Terima Pendataan Dirumah Jabatan, Rusmadi Wongso Sebut Regsosek Terintegrasi Dengan Program Pemkot

Samarinda.Metrokaltim.com- Registrasi Ekonomi Sosial (Regsosek) Badan Pusat Statistik (BPS) Samarinda merupakan program membangun satu data tunggal terdiri atas profil, kondisi sosial, ekonomi dan tingkat kesejahteraan. 

Hal itu disampaikan Wakil Wali Kota Samarinda, Rusmadi Wongso saat menerima petugas pendataan di Rumah Jabatan Wakil Wali Kota Samarinda Jalan M Yamin, Samarinda, Jumat (21/10/2022).

Disampaikan Rusmadi bahwa Data tersebut dapat dimanfaatkan untuk mendukung program Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda meningkatkan kualitas pelayanan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat.

“Regsosek menghimpun data kondisi sosial, ekonomi dan pekerjaan masyarakat, penting untuk mendukung program pemerintah meningkatkan UMKM serta layanan lainnya,” ucapnya. 

Rusmadi juga mengatakan ke depannya data Regsosek dapat terintegrasi dengan program Pemkot Samarinda guna meningkatkan layanan kepada masyarakat serta menjadikan layanan masyarakat lebih tepat sasaran. 

“Pemkot memiliki program social securty number, badan usaha milik RT, sepuluh ribu wirausaha baru, dengan data Regsosek ini menjadi strategis untuk mendukung program pemerintah kota,” ucapnya. 

Saat ini Pemkot Samarinda bekerja sama dengan BPS mendukung pelaksanaan pendataan awal Regsosek dengan mensosialisasikan kepada perangkat daerah tingkat kecamatan /kelurahan dan RT.

“Kita sosialisasikan kepada camat, lurah dan RT terkait pengumpulan data petugas BPS kepada masyarakat,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala BPS Samarinda Roosmawati menyampaikan pada tahun 2022 sebagai persiapan data dengan melakukan pendataan Regsosek di seluruh daerah.

“Petugas kita sudah melalukan pendataan di lapangan mulai tanggal 15 Oktober-14 November 2022,” kata dia.

Sebut Roosmawati, data Regsosek akan menjadi pusat data nasional yang akan terintegrasi dengan pemerintah daerah guna meningkatkan layanan masyarakat yang akan dilakukan pada tahun 2023.

“Pada tahun 2023 kita akan laksanakan forum konsultasi publik dan data ini bisa terintegrasi dengan pemerintah daerah,” pungkasnya. (Adv)