Tim Pansus Aset Beri Waktu Seminggu Untuk Daftar Pengurusan Sertifikat di BPN

Balikpapan, Metrokaltim.com – Komisi II dan tim Pansus Aset dan Bangunan DPRD kota Balikpapan gelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan BPKAD dan Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang (DPPR) terkait aset yang ada di setiap OPD.

Wakil Ketua Pansus Aset Puryadi menjelaskan, pada intinya setiap OPD memang harus mempersiapkan data-data, baik yang sudah berlegalitas yakni bersertifikat dan yang belum bersertifikat.

Dan dari pihak DPPR tadi menyampaikan bahwa masih ada pembebasan tanah yang belum diserahkan ke BPKAD, dalam hal ini masih di dinas DPPR. Makanya tim Pansus mendesak agar yang belum legalitas bisa segera diserahkan ke Badan Pertanahan Negara (BPN) untuk didaftarkan, supaya menjadi sertifikat.

“Karena sudah jelas, bahwa aset pemerintah kota harus di legalitaskan menjadi sertifikat, untuk menyelamatkan aset-aset pemerintah kota,” kata Puryadi usai RDP, Selasa (15/6) sore.

Sedangkan dari yang dilihat bahwa sudah ada yang bersertifikat berjumlah 239 dan 471 yang belum bersertifikat, termasuk yang ada di DPPR. Maka itu ia desak agar dalam waktu dekat ini bisa segera melangkapi berkas-berkas itu untuk bisa didaftarkan ke BPN.

“Bahkan kami sepakat memberikan batas waktu seminggu untuk mendaftarkan ke BPN, agar segera terakomodir,” tegasnya.

Tim Pansus lainnya Nurhadi menanggapi, ia sudah melihat bahwa beliau mengalami kesulitan ketika mengurus aset saat berhadapan dengan BPN. Alasannya karena sudah diganti dengan orang-orang yang baru.

“Saya sudah bisa menyimpulkan, bapak saja yang berseragam saja susah, gimana dengan warga yang awam,” paparnya.

Nurhadi mengingatkan DPPR, ketika pembahasan anggaran jangan hanya pembebasan lahan saja yang disampaikan, tetapi kalau memang dibutuhkan anggaran mengurus administrasinya bisa disampaikan juga.

“Jangan takut dengan Sekda atau pimpinan, nanti buntut-buntutnya berhadapan dengan kami, karena Pansus Aset dibentuk bukan karena tidak ada masalah, tetapi 471 aset bermasalah itu betul-betul masalah. Iya kalau 5 tahun kedepan masih disini, kalau tidak siapa yang selesaikan,” kesalnya.

Tempat terpisah, Tempat terpisah Kadis DPPR Drs Tatang Sudirja menambahkan, RDP ini membahas soal sertifikasi tanah-tanah yang sudah dibebaskan. Bahkan ada beberapa tempat seperti Teritib, Embung Aji Raden, ITK, serta beberapa tempat lain belum memiliki sertifikat.

Dikatakannya, untuk menyelesaikan legalitas tanah tersebut, ia diberikan batas waktu satu minggu untuk bisa segera memberikan fotokopi bukti untuk disertifikatkan dan waktu untuk mendaftar di BPN.

“Karena uangnya belum ada, sehingga sekalian kita daftarkan dan laporkan ke pimpinan soal pendanaannya,” ungkapnya.

(Mys/riyan)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *