Tim Pansus DPRD Perumda Manuntung Gelar RDP, Kecewa Direktur Utama Tak Hadir

Balikpapan, Metrokaltim.com – Panitia khusus (Pansus) DPRD Perumda Manuntung gelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan jajaran Direksi Perumda dan Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKAD) di ruang rapat paripurna, Senin (14/6) sore. Bahkan rapat digelar secara terbuka untuk umum.

Ketua Pansus Perumda Aminuddin mengatakan, memang ada ketidakpuasan teman-teman Pansus lantaran Direktur Utamanya Purba tidak hadir dan beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh teman-teman pansus tidak dapat terjawab, sehingga akan diadakan rapat pembahasan berikutnya dengan melibatkan stakeholder yang terlibat.

“Adapun beberapa hal yang disampaikan teman-teman salah satunya masalah uang deposito dan sertifikat depositonya, karena teman-teman tadi antara yakin dan percaya apakah benar uang itu ada, dan dijawab bahwa deposito itu ada di Bank BRI, BPD maupun Bank Mega,” jelas Aminuddin usai rapat, Senin (14/6).

Selain itu, tim Pansus Muhammad Taqwa memberikan tanggapan, bahwa hampir di sebagian kota besar Perumda merupakan pos terbesar di kota Balikpapan. Karena tujuan pertama pansus memberikan rekomendasi, apakah Perumda ini dibekukan atau dihabiskan sekalian.

Lanjutnya Aminuddin, untuk usulan pembekuan yang disampaikan tadi dirinya masih menunggu, mudah-mudahan 2-3 hari ini sudah dapat informasi. Bahkan Wakil Ketua Pansus Syukri Wahid menegaskan, bahwa tidak ada lagi kewajiban pemerintah kota untuk menyertakan modal ke Perumda Manuntung, karena sudah terpenuhi.

Menurut Ketua Pansus, jika dikalkulasikan secara rupiah ada Rp 37 miliar berupa aset di Perumda, kemudian ada tambahan Rp 8 miliar dari keuntungan yang disetorkan kembali ke Perumda, sehingga ada Rp 45 miliar, tetapi setelah dipelajari bukan lagi Rp 45 miliar tetapi sudah ada Rp 50,2 miliar.

“Artinya bahwa kewajiban Pemkot terhadap Perumda sudah selesai,” akunya Aminuddin.

Tidak hanya itu, Alwi Al Qadri minta Perumda agar dapat memberikan rekening koran dari dana yang tersimpan dilima bank sejak tahun 2016-2021, untuk mengecek keluar masuknya anggaran. Dengan begitu, akan terlihat berapa masuk, keluarnya dan untungnya. Untuk itu Amin Hidayat, mengusulkan agar Pansus Perumda untuk dapat merekomendasikan agar dibuatkan audit.

Berbeda dengan Taufik Qul Rahman yang meminta tim pansus membuat surat agar Perumda untuk dibekukan, karena mereka tidak mengetahui tentang dana-dana yang ada. Pada pertemuan ini pun, baik Perumda dan BPKAD kurang memahami pertanyaan yang disampaikan tim Pansus.

“Intinya kalau bisa tim pansus menyoroti untuk dibekukan terlebih dahulu,” tuturnya.

Sementara Dirut Operasional Perumda Zaenal mengakui bahwa tidak ada data-data yang diserahkan dari pemerintah kota ke Perusda. Jadi aset-aset itu memang tidak ada, karena sampai hari ini (14/6) tidak ada bukti yang menyatakan bahwa ada aset yang diserahkan dari pemerintah kota ke Perusda.

“Jadi sampai hari ini tidak ada yang menyatakan bahwa pemerintah kota memberikan modal ke Perusda,” tanggapannya.

Ia sendiri baru masuk ke Perusda di tahun 2018, sehingga ia tidak tau persis, namun sepengetahuannya bahwa Perda itu memang sudah di angka Rp 37 miliar. Dari hasil angka itu ada beberapa aset yang diserahkan ke Perusda, tetapi fakta di lapangan tidak ada satupun yang membuktikan bahwa aset dari pemerintah kota diserahkan ke Perusda.

“Mungkin bisa di kroscek di BPKAD jika saya salah, jadi disini kita mencari solusi terbaik,” tutupnya.

(Mys/riyan)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *