Wabup Kutim Kasmidi Hadiri Penerimaan IHPS dan LHP Oleh BPK Kaltim

Samarinda, Metrokaltim.com – Wakil Bupati Kabupaten Kutai Timur (Kutim) H Kasmidi Bulang,ST,.MM dan Wakil Ketua II DPRD Kutim, Arkan,SE menghadiri kegiatan penerimaan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I 2019 dan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kinerja dan Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu Tahun 2019 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Kaltim yang digelar di Kantor BPK RI Perwakilan Kaltim, di Gedung Utama Kantor BPK RI Kaltim Jalan M Yamin Samarinda, Jumat (13/12).

BPK RI adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang memiliki wewenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Menurut UUD 1945, BPK merupakan lembaga yang bebas dan mandiri.

Dalam kesempatan ini pula Wabup Kutim Kasmidi Bulang berharap semua hasil pemeriksaan keuangan di Pemkab Kutim berjalan sesuai harapan.

*Wabup Kutim Kasmidi saat menerima IHPS dan LHP dari BPK Kaltim.*

“Alhamdulillah dapat hadir mewakili Bupati Kutai Timur di BPK RI Perwakilan Kalimantan Timur di Samarinda, dalam rangka penyerahan Ikhtisar hasil pemeriksaan semester I dan pemeriksaan kinerja serta pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Semoga hasil akhir dari rangkaian pemeriksaan keuangan di lingkungan Pemkab Kutai Timur berjalan sesuai harapan kita bersama,” terang Wabup Kasmidi Bulang.

Wabup Kasmidi Bulang menjelaskan, jika permasalahan ketidakpatuhan muncul dapat mengakibatkan potensi kerugian, dan potensi kekurangan penerimaan serta permasalahan yang mengakibatkan penyimpangan administrasi.

“Atas permasalahan ketidakpatuhan tersebut pada saat proses pemeriksaan, entitas yang diperiksa telah menindak lanjuti dengan menyerahkan aset atau menyetor ke kas negara, daerah serta perusahaan,” tutupnya.

*Foto bersama usai penerimaan IHPS dan LHP di Samarinda.*

Sementara Kepala BPK RI Kaltim Dadek Nandemar mengatakan pihaknya terus berupaya mengawal pembangunan di Benua Etam. Tak terkecuali dalam pengelolaan keuangan tepat sasaran oleh pemerintah provinsi maupun kabupaten dan kota.

“Kita harapkan pemerintah daerah bisa menindaklanjuti hasil laporan yang telah kami sampaikan. Karena laporan ini juga mempengaruhi daerah untuk meraih opini WTP,” timpalnya.

Turut hadir sejumlah Wakil Walikota maupun Wakil Bupati, sekretaris daerah dan Ketua DPRD kabupaten dan kota se Kaltim.

(rina/riyan)