Wali Kota Balikpapan Pastikan Kebijakan WFH ASN Ikuti Arahan Pusat

BALIKPAPAN, Metrokaltim.com — Wali Kota Balikpapan, Rahmad Mas’ud, memastikan bahwa kebijakan kerja dari rumah atau work from home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan pemerintah kota akan mengikuti arahan pemerintah pusat. Namun demikian, pihaknya juga akan menyesuaikan penerapan kebijakan tersebut dengan kondisi di lapangan.

Hal itu disampaikan Rahmad usai memimpin apel perdana pasca libur Lebaran di Balikpapan. Ia menegaskan bahwa fleksibilitas dalam bekerja diberikan tanpa mengurangi tanggung jawab utama ASN dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

“Pada prinsipnya kita mengikuti arahan pusat. Sebelum Ramadan juga kita sudah disarankan untuk menerapkan WFH. Artinya ada kemudahan yang diberikan, tetapi pelayanan kepada masyarakat tetap harus berjalan optimal,” ujarnya, Senin (30/3).

Rahmad menjelaskan, tidak semua organisasi perangkat daerah menerapkan sistem WFH secara penuh. Sejumlah instansi yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik tetap menjalankan aktivitas kerja dari kantor.

“Dinas yang bersentuhan langsung dengan masyarakat seperti puskesmas, rumah sakit, dan layanan penting lainnya tetap bekerja seperti biasa. Sementara dinas lain yang tidak bersentuhan langsung dapat menerapkan WFH,” jelasnya.

Menurutnya, kebijakan WFH juga memberikan sejumlah manfaat, salah satunya efisiensi penggunaan energi dan anggaran pemerintah. Dengan berkurangnya aktivitas di kantor, konsumsi listrik dapat ditekan sehingga berdampak pada penghematan biaya operasional.

Selain itu, Rahmad menilai WFH juga membawa dampak positif dari sisi sosial, khususnya bagi pegawai. Ia menyebut sistem kerja ini memungkinkan ASN memiliki lebih banyak waktu bersama keluarga.

“WFH ini juga memberikan kesempatan bagi pegawai, terutama yang laki-laki, untuk lebih dekat dengan keluarga. Ini bisa meningkatkan keharmonisan karena mereka punya waktu lebih banyak bersama anak-anak,” katanya.

Ke depan, Pemerintah Kota Balikpapan akan mengevaluasi efektivitas kebijakan tersebut. Rahmad menyebut hasil evaluasi akan menjadi pertimbangan apakah sistem WFH akan dilanjutkan atau tidak.

“Ini akan kita lihat ke depannya, apakah kebijakan ini efektif dan perlu dilanjutkan. Semua akan disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi di lapangan,” tutupnya. ( Adv Diskomionfo Kota Balikpapan).