471 Aset Pemkot Belum Bersertifikat, Haris Ingatkan Inspektorat dan Bappeda Cek Legalitasnya

Balikpapan, Metrokaltim.com – DPRD kota Balikpapan menggelar rapat dengar pendapat (RDP) Pansus terkait Aset dan Bangunan yang mengundang Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKAD), Inspektorat dan Bappeda di ruang rapat paripurna, Senin (14/6).

Usai rapat, Ketua Pansus Aset dan Bangunan DPRD H Haris menyampaikan, untuk aset di kota Balikpapan yang sudah bersertifikat ada 239, sedangkan yang belum bersertifikat sebanyak 471, maka itu dibentuk Pansus Aset untuk mengamankan. Bahkan dalam rapat, ia juga mengundang BPKAD, Inspektorat, Bappeda dan Badan Pertanahan.

Ditanya, mengapa proses pensertifikatan ini lama, dan disampaikan oleh badan pertanahan selama administrasinya lengkap maka proses itu akan cepat.

“Untuk kendalanya sendiri ada di BPKAD apakah kekurangan pegawai atau bagaimana, sehingga kami meminta kenapa tidak proritas karena ini banyak ada 471 aset,” ucap H Haris di depan awak media, Senin (14/6).

Dijelaskannya, ini rapat pertama dan tadi ia hanya mengingatkan kepada inspektorat dan Bappeda, jika ingin merencanakan sesuatu mohon dilihat dulu alas hak dan legalitasnya. Jangan sampai dibelakangan hari ada dampak.

Dan sudah disampaikan ada 471 yang belum bersertifikat, belum lagi yang hilang, PSU dan lainnya. Sementara bangunan yang belum bersertifikat akan dikembangkan terlebih dulu, karena dari 471 itu ada 34 OPD, sehingga mulai besok (15/6) Pansus akan berjalan.

“Jadi akan dilihat, apa alasan-alasan yang akan disampaikan,” akunya.

Ia memaparkan, dikumpulkannya ini agar Inspektorat mendengarkan permasalahan apa yang ada di pemerintah kota. Tolong dalam pelaksanaan anggaran juga harus di perhatian, begitu juga dengan Bappeda ketika mau berencana, jangan sampai tidak memiliki surat-surat.

Sedangkan untuk sertifikat yang jadi sebanyak 239 itu sudah pasti aman, maka itu ia sudah tanya pertanahan bagaimana ketika sudah jadi sertifikat terus orang lain punya sertifikat, tentu yang bertanggung jawab dari pertahanan.

“Untuk permintaan dari Bu Mieke tadi, kami akan liat bentuk sertifikat itu termasuk dengan lokasi-lokasinya,” paparnya.

Tempat terpisah Kepala BPKAD Madram menjelaskan, seperti yang disampaikan ketua Pansus H Haris, memang ada sebagian tanah Pemerintah yang diserahkan dengan instansi partikel sekitar 7 bidang. Sementara untuk permasalahan ini intinya BPKAD disamping proses administrasi dan pengamanan, ia akan berusaha lebih maksimal dalam pengamanannya.

“Pengamanan ini untuk dilakukan pemagaran dan memberikan identitas berupa papan pengumuman dilokasi, agar masyarakat bisa melihat kalau itu milik pemerintah kota,” jelasnya.

Ia mengakui untuk masalah aset dengan data seperti itu, sementara mengelola di BPKAD, sebenarnya data itu yang pegang OPD dan mengetahui secara teknis, namun secara administrasi itu yang bisa ia sampaikan. Yang menjadi persoalan contohnya seperti sekolah prosesnya bagaimana, walau secara data ia ada, tetapi secara penggunaannya yakni Dinas Pendidikan apakah ia mengamankan juga atau tidak.

Lemah tidak itu tergantung progresnya, karena BPKAD ini melaksanakan pola management aset sesuai aturan. Sebenarnya pengelolaan aset itu bukan BPKAD saja namun menurut aturan OPD juga terlibat, tetapi secara administrasi memang diakomodir oleh BPKAD. Maka inilah yang perlu dipahami, karena didalam pengelola barang itu ada dua yakni pengelola barang dan pengguna.

“Kalau pengelola barang itu dibawah sekda, tapi pengguna dibawah OPD. Dan tugasnya itu untuk memelihara dan ikut mengamankan aset pemerintah,” imbuh Madram.

Dan untuk total aset yang sudah terdata ada 471 yang belum bersertifikat, termasuk dengan bangunan sekolah dasar maupun SMP.

(Mys/riyan)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *