Apa Kabar BLT Covid-19?

Tana Paser, Metrokaltim.com – Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) terus saja mewabah. Tak diketahui, kapan pandemi ini berakhir. Masyarakat dibuat tak leluasa seperti dalam berkegiatan, ruang gerak terbatas.

Semua aspek merasakan imbas dari pandemi Covid-19 ini. Salah satunya sektor perekonomian. Tak jarang, banyak perusahaan yang terpaksa merumahkan karyawan, hingga melakukan pemutusahan hubungan kerja (PHK).

Apalagi, bagi keluarga yang memiliki perekonomian terbatas, untuk makan sehari-hari, sudah merasa bersyukur. Ya, setidaknya sepanjang pandemi Covid-19 lalu, warga sedikit terbantu.

Dimana tahun lalu, berbagai macam program bantuan. Diantaranya Bantuan Langsung Tunai (BLT), bantuan sembako, baik dari pemerintah kabupaten (Pemkab) atau pemerintah kota (Pemkot), Pemprov Kaltim, hingga bantuan dari pemerintah pusat.

Namun, untuk tahun ini, apa kabar BLT?, belum bisa dipastikan. Apakah kembali ada. Semua pada kebijakan daerah, dan kemampuan anggaran. Seperti di Kabupaten Paser, Kaltim.

“Pemkab Paser saat ini, belum lagi menyalurkan BLT. Karena terkait dengan kondisi keuangan kita (daerah),” kata Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Paser, Ina Rosiana.

Terkait hal itu, dijelaskan Ina, jika Pemkab Paser masih melakukan evaluasi, bagaimana kemampuan anggaran kedepan. “Karena tahun ini, memang DTT (Dana Tidak Terduga) hanya diangka Rp 5 miliar. Itupun kami alokasikan, tidak hanya untuk bencana Covid-19, tetapi bencana lain juga,” sebutnya.

Namun besaran yang mencapai Rp 5 miliar itu, dirasa tidak cukup. Hal itu diketahui dan disampaikan langsung oleh peserta rapat, saat Pemkab Paser melaksanakan pembahasan evaluasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Dimana berdasarkan kebutuhan, sepantasnya mendapatkan anggaran tambahan.

“Ini kami bahas bersama TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah), DPRD, apakah nanti memerlukan refocusing atau relokasi anggaran lagi,” ujar Ina.

Untuk refocusing anggaran, dikatakn Ina jika belum ada petunjuk dari pemerintah pusat. “Sehingga untuk tahap sekarang, solusinya memanfaatkan yang DTT Rp 5 miliar. Bagaimana itu bisa dimanfaatkan secara maksimal,” pungkasnya.

(sya/riyan)