Diyakini Ada Kecurangan saat Pelaksanaan Pilkades Muara Adang II, DPRD Fasilitasi Aduan KPK

Tana Paser, Metrokaltim.com – Pelaksanaan Pilkades Muara Adang II, Kecamatan Long Kali. Diyakini terdapat kecurangan. Hal itu disuarakan sebagian warga. Yang mengatasnamakan Kelompok pencari Keadilan (KPK).

Dimana, Senin (17/5) mendatangi DPRD. Mengadu kepada wakil rakyat. Mengenai dugaan kecurangan itu. Lebih dulu mereka orasi di areal gedung parlemen. Sembari membawa kertas orasi. Bertuliskan tuntutan yang diinginkan.

Usai gelar aksi damai. Berlanjut pada rapat dengar pendapat (RDP) gabungan DPRD Paser di ruang Bapekat. Namun, dalam pertemuan yang berlangsung siang hari itu, tidak menemukan kesepakatan.

“Ini sifatnya mendadak. Hearing sifatnya mendadak. Dan tak terjadwal. Jadi belum ada keputusan,” kata Wakil Ketua DPRD Paser, Abdullah, usai rapat.

Saat ini, DPRD Paser hanya memberikan rekomendasi. Pihaknya meminta DPMD lebih dulu, kembali melakukan rapat dengan panitia Pilkades.

“Jadi sengketa itu akan dibahas lagi nanti. Kami sarankan dan rekomendasikan Komisi I kembali memanggil DPMD bersama tim panitia (Pilkades). Kalau di DPRD belum ada keputusan. Hanya rekomendasi saja,” terang Politisi Demokrat Paser itu.

Sebagian warga yang mengatasnamakan KPK mengadu ke DPRD Paser. Kedatangan mereka, diyakini adanya kecurangan pelaksanaan Pilkades di Muara Adang II.

Sementara Koordinator Aksi Stanis Laus Taran. Meminta pendapat atau tuntutan yang disampaikan mendapat perhatian dari DPRD Paser. Karena berkaitan dengan tegaknya kebenaran dan keadilan dalam hal berdemokrasi.

“Kami mengharapkan tuntutan kami dapat diterima dan mempertimbangkan apa yang menjadi keberatan kami,” pintanya.

Adapun dasar dan bukti tuntutannya. Diantaranya. Pembentukan Panitia Pilkades Perubahan Desa Muara Adang II yang dilakukan oleh BPD Desa Muara Adang II. Cacat dan tidak memenuhi syarat (tidak memenuhi kourum 2/3 dalam
mekanisme rapat pengambilan keputusan BPD).

Persyaratan calon kepala desa sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa syarat pendidikan bagi paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau sederajat. Dibuktikan dengan ijazah. Namun ditemukan terdapat calon kepala desa yang hanya melampirkan baik itu surat keterangan dari instansi terkait maupun surat keterangan dari kepolisian sebagai persyaratan calon kepala desa.

Panitia Pilkades Desa Muara Adang II tidak menjalankan tugas dan kewajibannya dalam mendistribusikan Surat Undangan yang termuat dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkades Desa Muara Adang II. Namun, warga menanyakan surat undangan tersebut pada saat hari pelaksanaan Pilkades. Padahal, semestinya menjadi tanggungjawab panitia pilkades untuk mendistribusikan.

Panitia Pilkades Desa Muara Adang II menolak warga yang masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan mendapatkan Surat Undangan dengan alasan tidak menunjukkan KTP. Sementara untuk masuk dalam DPT dan mendapatkan surat undangan untuk memberikan suara. Melalui proses choklit sumber pendataannya adalah KTP dan kartu keluarga.

Dan mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 pasal 62 ayat 4 tentang surat suara cadangan tambahan. Disebutkan digunakan sebagai surat cadangan untuk mengganti surat suara pemilih yang keliru memilih pilihannya serta surat suara yang rusak. Tapi kenyataannya, tidak ada ditemukan surat suara yang rusak atau keliru. Sehingga seyogyanya surat suara cadangan seharusnya tidak terpakai. Namun pada kenyataannya surat suara cadangan yang berjumlah 19 (sembilan belas) surat suara habis terpakai.

(sya/riyan)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *