DPRD Bahas Permasalahan PPDB, Penambahan RKB Hingga Pembangunan SD dan SMP Terpadu Jadi Solusinya

Balikpapan, Metrokaltim.com – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) kota Balikpapan mengadakan pertemuan dengan ketua DPRD dan Komisi IV DPRD Balikpapan untuk membahas masalah Penerima Peserta Didik Baru (PPDB) di Balikpapan. Dalam pembahasan ini juga dihadiri dari LSM Garis Kaltim dan Balikpapan.

Kepala Disdikbud Balikpapan Muhaimin menjelaskan, intinya mengapa sistem PPDB dengan Permendikbud menjadi tidak ideal artinya selalu ada permasalahan, maka itu dicari akar permasalahannya. Bahkan teman-teman dari LSM Garis juga mengeluhkan itu, yang mana mereka juga ingin tahun depan atau dua tahun depan tidak terjadi lagi permasalahan PPDB yang ada peserta didik yang tidak diterima.

“Tidak diterimanya itu dengan alasan jarak maupun ekonomi, sehingga kami menganalisa masalahnya antara kelulusan dengan jumlah sarana pendidikan tidak ideal,” ucap Muhaimin usai rapat di ruang rapat gabungan DPRD, Kamis (24/6).

Selain itu, masalah jumlah sekolah sebarannya masih belum merata, sehingga masih terjadi kesenjangan. Ada sekolah yang cukup tetapi tidak merata dan sangat jauh untuk dimasuki peserta didik dan ada yang kurang sama sekali.

Dengan begitu ada beberapa hal kesepakatan, yakni untuk tahun 2021 perubahan seperti yang disampaikan bahwa akan mengusulkan pembangunan SD-SMP terpadu di Balikpapan regency dan SMP di Balikpapan Barat. Lalu disampaikan ketua DPRD dan ketua Komisi, bahwa di APBD-Perubahan 2021 akan mengusulkan DED untuk rencana penambahan RKB, agar di Tahun 2022 RKB bisa dibangun untuk transisi jangka pendek sampai masuk ke pembangunan sekolah.

“Sehingga kalau kita bangun di bulan Januari selesai dibulan Juni, maka Juli sudah bisa mengurangi permasalahan PPDB,” jelas Muhaimin.

Lanjutnya, ketika sebaran sekolah sudah merata dan jumlah sekolah sudah ideal, tentu PPDB sistemnya apapun yang digunakan pasti tidak akan merugikan siapapun.

Sementara untuk usulan eks Puskib sudah disampaikan dari dinas, bahwa Senin lalu ia mengusulkan dua daerah, apalagi SMP di Balikpapan Tengah (Balteng) sangat krodit. Maka itu ia usulkan ada dua alternatif untuk pembangunan sekolah antaranya eks Puskib dan mengusulkan pengalihan status tenis outdoor di kawasan Telaga Sari menjadi sekolah untuk SMP di Balteng.

Ketika itu bisa direalisasikan paling tidak di tahun 2022 bisa memulai untuk DED-nya, sehingga diperubahan sudah bisa mengusulkan pembangunan fisiknya. Termasuk pembangunan SD dan SMP terpadu di Balikpapan Selatan (Balikpapan Regecy).

“Jadi solusi PPDB ini sesuai persetujuan wali kota, bahwa tanggal 28-29 Juni ini, akan melaksanakan PPDB tahap 2 untuk sekolah-sekolah yang masih sisa koutanya tetapi didalam zonasi berdasarkan nilai tertinggi,” tutupnya.

(Mys/riyan)