DPRD Janji Kawal Tuntutan Buruh hingga ke DPR RI, Massa Tetap Tak Puas

BALIKPAPAN, Metrokaltim.com – Aksi unjuk rasa puluhan buruh yang tergabung dalam Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Kalimantan Timur di depan kantor DPRD Balikpapan, Jumat (14/11/2025), berujung pada tekanan kuat kepada dewan agar segera menghadirkan pihak perusahaan.

Para buruh menilai lambatnya respons terhadap pemenuhan hak mereka tak lagi dapat ditoleransi.

Tiga anggota DPRD Balikpapan Aminuddin, Muhammad Hamid, dan Japar Sidik turun langsung menemui massa. Namun dialog berlangsung tegang, karena para buruh menuntut keputusan di tempat dan meminta perusahaan serta instansi terkait segera dipanggil.

“Kami sangat memahami keresahan para pekerja. Dan menegaskan DPRD berkewajiban menampung dan menyampaikan setiap persoalan masyarakat kepada pihak terkait,” ucap Anggota Komisi IV DPRD Balikpapan, Aminuddin di hadapan para buruh.

Ia menjelaskan, sejumlah kesepakatan dengan perusahaan termasuk PT RDMP JO, sebenarnya sudah pernah diteruskan. Namun hingga kini janji-janji itu tidak juga direalisasikan.

“Kami juga merasa dikhianati. Sebagai anggota DPRD kami malu karena lembaga ini seperti tidak dihargai,” jelasnya.

Dirinya mengungkapkan bahwa ketidakhadiran Ketua DPRD dan Ketua Komisi IV yang sedang bertugas membuat mereka tidak dapat mengambil keputusan final. Dan berjanji akan membawa seluruh tuntutan buruh kepada pimpinan pada hari Senin. 

“Namun para buruh menolak menunggu dan meminta keputusan saat itu juga,” terangnya.

Meski mendapat tekanan, Aminuddin memastikan pihaknya tetap berkomitmen memperjuangkan hak para pekerja.

“Hari Senin masalah ini kami bawa, bahkan sampai ke provinsi dan DPR RI agar ada tekanan politik yang lebih kuat,” tegasnya.

Di sisi lain, Ketua DPD KSPSI Kaltim, Agus menyatakan, para buruh siap bermalam dan berkemah di depan kantor DPRD jika perusahaan tak juga hadir untuk membahas persoalan tersebut.

“Ini bukti bahwa perjuangan kami sudah di tahap terakhir. Kami terlalu sering diberi janji,” tambahnya.

Agus menambahkan, jika keputusan harus datang dari pimpinan dewan, maka pimpinan DPRD diminta segera dihubungi.

“Di mana pun beliau berada, jika ada kemauan membela buruh, pasti ada jalan,” tegasnya. (adv)

Penulis: Ar

Editor: Alfa